PDIP Bela Risma Sindir Khofifah, PPP Bilang Cuma Salah Paham

Merdeka.com - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengamuk karena dua mobil PCR dialihkan dari kotanya oleh gugus tugas Provinsi Jawa Timur (Jatim). Dia bahkan sampai protes kepada Kepala Gugus Tugas Nasional Doni Monardo.

Ihwal hal tersebut, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, menilai marahnya Wali Kota Tri Rismaharini kepada Pemprov Jawa Timur adalah kesalahan pahaman saja. Menurutnya, perlu ada koordinasi yang baik antara keduanya.

"PPP melihat kasus kemarahan Walkot Surabaya Tri Rismaharini kepada jajaran Pemprov Jatim terkait mobil untuk test PCR itu hanya kesalahpahaman biasa saja. Ini persoalan koordinasi yang perlu diperbaiki saja antara Pemprov Jatim dengan Pemkot Surabaya terkait penanganan Covid-19," kata Arsul kepada merdeka.com, Selasa (2/6).

Dia menambahkan, PPP tidak melihat bahwa kejadian tersebut menunjukkan adanya ego sektoral Gubernur Jatim Khofifah, seperti tuduhan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Sebab, kedua pihak, antara Risma atau Khofifah, sama-sama melakukan yang terbaik dalam penanggulangan Covid-19 di wilayahnya.

"PPP juga tidak melihat bahwa marahnya Risma tersebut sebagai ekspresi rivalitas antara Walkot Surabaya dengan Gubernur Jatim Khofifah," ucapnya.

Sekedar informasi, PPP parpol pengusung Khofifah-Emil Dardak di Pemprov Jatim.Lanjut Arsul, yang paling penting bagi PPP, persoalan antar tingkatan birokrasi tidak perlu terumbar di ruang publik. Karena, hal itu justru akan mengurangi arti kerja keras yang sudah dilakukan pejabat pemerintahan.

Dia bilang, upaya percepatan penanggulangan pandemi Covid-19 ini memerlukan peningkatan koordinasi antara tingkatan pemerintahan.

"Dan koordinasi hanya bisa tercipta lebih baik kalau pengendalian emosi setiap pejabat terhadap pejabat lainnya ada pada tingkatan yang baik," pungkasnya.

Kemarahan Risma

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyesalkan dua mobil laboratorium dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sedianya diperbantukan khusus untuk Kota Surabaya, ternyata dialihkan ke daerah lain oleh Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur.

"Temen-temen lihat sendiri kan, ini bukti permohonan saya dengan Pak Doni (Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo). Jadi ini saya sendiri yang memohon kepada beliau. Kasihan pasien-pasien yang sudah menunggu," kata Wali Kota Risma sambil menunjukkan obrolannya di WhatsApp dengan Doni di Balai Kota Surabaya, Jumat (29/5).

Mendengar kabar tersebut, Rismaharini langsung berkoordinasi dan menghubungi berbagai pihak yang telah dimintai bantuan untuk mendatangkan mobil laboratorium tersebut. Bahkan, ia melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo.

Dalam obrolannya tersebut Wali Kota Risma memohon bantuan alat fast lab untuk Kota Surabaya. Doni pun menyanggupinya dan berjanji akan mempercepat proses pengirimannya.

Dalam chat tersebut, Wali Kota Risma juga melaporkan bahwa mobil bantuan itu dialihkan ke daerah lain, sehingga Surabaya tidak bisa menggunakan mobil tersebut. Doni pun berjanji mengecek keberadaan mobil tersebut karena memang dua mobil bantuan itu diprioritaskan untuk Kota Surabaya.

PDIP Bela Risma

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membela Risma atas polemik tersebut. Hasto minta Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kesampingkan ego sektoral.

"Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan Covid-19 di Kota Pahlawan tersebut," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Sabtu (30/5).

PDIP berharap Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur mengesampingkan ego sektoral.

"PDI Perjuangan berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memperhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan," ujarnya.