PDIP anggap status tersangka Karfat masih bisa ditolerir
Merdeka.com - Calon Bupati Bogor Karyawan Faturachman (Karfat) menyandang status tersangka. PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung Karfat beranggapan status tersangka video porno itu masih dapat ditolerir.
Ketua DPD Jawa Barat (Jabar) TB Hasanuddin berpendapat, kasus yang membelit wakil bupati Bogor itu masih bisa ditolerir. Sebab, kata dia, Karfat tidak terbelit kasus korupsi.
Hasanuddin bahkan menyindir pesaing terberat Karfat yakni Cabup incumbent Rachmat Yasin yang disebut-sebut terlibat dalam korupsi Hambalang. Rachmat Yasin juga sempat diperiksa KPK sebagai saksi dalam korupsi Hambalang dan pembebasan lahan pemakaman elite di Bogor.
"Iya itu yang saya sebut, dan saya masih menolerir, dia tidak tersangka korupsi, dia tidak korupsi Hambalang," sindir Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/8).
Wakil Ketua Komisi I DPR ini justru merasa yakin jika Karfat bakal menang di Pilbup Bogor yang akan digelar 8 September mendatang. Apalagi, kata dia, penetapan tersangka Karfat menjadikan citra wakil bupati Bogor periode 2008-2013 ini sebagai pihak yang terzalimi.
Begitu pula dengan konsolidasi tim pemenangan Karfat. Menurut dia, sejauh ini konsolidasi partai sangat bagus.
"Lumayan bagus, bagaimana pun juga lawan incumbent kalau tidak kuat sekali, khususnya kan kalau sekarang mah bupati itukan yang memutuskan segalanya, wabup tidak berperan, dalam posisi terzalimi, diuntungkanlah," ujarnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Elektabilitas PDI Perjuangan memang masih di paling atas dengan angka 19,1 persen, tetapi terus alami penurunan dari survei sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPDIP mengakui dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga mempengaruhi kenaikan elektabilitas bacapres Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasto mengatakan, sikap oposisi atau koalisi akan dilakukan demi kepentingan rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaKeputusan Mahfud cermin dalam menunjukkan etika dan keteladanan politik.
Baca SelengkapnyaMendorong Heru Budi untuk turun langsung ke masyarakat supaya tak tidak terlalu kaku
Baca SelengkapnyaTaufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaPemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca Selengkapnya