PDIP akan lobi-lobi di DPR jelaskan alasan Jokowi naikkan BBM
Merdeka.com - Kubu Koalisi Merah Putih di DPR bakal mengajukan hak interpelasi terhadap Presiden Joko Widodo. Hal ini sebagai imbas atas kebijakan yang diambil pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi, sedangkan harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.
"Sikap saya sendiri dan teman-teman-teman PDIP, tentu akan melakukan penjelasan dan lobi-lobi mengapa pemerintahan Jokowi harus menaikkan harga BBM," kata anggota Fraksi PDIP TB Hasanuddin kepada wartawan, Jakarta, Selasa (25/11).
Lebih lanjut, dia menegaskan, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi bukanlah tanpa sebab. Sudah ada pengkajian dan pertimbangan yang mendalam yang menitikberatkan pada program pembangunan untuk menunjang kesejahteraan rakyat di tahun-tahun mendatang.
Politisi PDIP itu menjelaskan, kenaikan harga BBM ini memang diputuskan dengan perhitungan demi kepentingan rakyat. Kedua, tambah dia, pengalokasian bantuan kepada mereka yang terkena dampak kenaikan harga BBM itu tepat waktu, orang dan jumlahnya. Kemudian alasan lainnya adalah tidak akan ada kebocoran dalam pengalokasian dana subsidi tersebut serta tidak akan ada korupsi.
"Kalau tiga syarat itu terpenuhi mengapa harus diramaikan. Toh ini demi kepentingan rakyat. Tapi sekali lagi KIH tidak khawatir, pemerintah mampu menjelaskan dengan detail dan dengan argumentasi yang cukup," tandasnya.
Untuk diketahui, hak interpelasi merupakan hak yang melekat pada setiap anggota DPR, dan sudah diatur dalam UU MD3. Untuk bisa mengajukan hak interpelasi, minimal diusulkan oleh 25 anggota DPR dari dua fraksi yang berbeda. Dengan melihat syarat ini, maka pengajuan hak interpelasi terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat mungkin terjadi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaPadahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaTerkait lonjakan harga beras, Jokowi meminta Bulog untuk mempercepat penyaluran beras beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Pangan (SPHP).
Baca SelengkapnyaBelakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaBanyak petani mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat.
Baca Selengkapnya