Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PBNU Jawab PKB: Politiknya NU Bukan untuk Partai Politik Tertentu

PBNU Jawab PKB: Politiknya NU Bukan untuk Partai Politik Tertentu Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua PBNU Ishfah Abidal Aziz menilai pernyataan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid terkait PKB sebagai alat politik Nahdlatul Ulama (NU) merupakan keliru. Ishfah menegaskan, politik NU adalah politik kebangsaan, bukan untuk partai politik tertentu.

"Seharusnya politik NU itu politik kebangsaan, politik NU itu politik umat kesejahteraan kemaslahatan umat. Bukan untuk partai politik tertentu," tegasnya saat dihubungi, Kamis (26/5).

Ishfah pun menjelaskan, NU bicara politik untuk kepentingan yang lebih luas. Misal dalam kebijakan pemerintah agar memberikan dampak positif kepada umat, bangsa dan negara.

NU tidak bicara soal politik jabatan. "Kalau kemudian diasumsikan bahwa politik lama ini bersifat parsial, soal siapa menjabat posisi apa, itu menjadi sangat kurang tepat," ujar Ishfah.

Maka itu pula, menjadi kebijakan PBNU agar tidak masuk ranah politik praktis. Sebagai organisasi ulama dan keagamaan, NU tidak dibenarkan untuk masuk politik praktis.

"Dalam hal organisasi perkumpulan ulama tidak boleh masuk ranah politik, itu tidak boleh, tidak dibenarkan dalam berNU, dalam berorganisasi, di NU tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan masuk ranah politik," kata Ishfah.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyambut positif pernyataan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf yang menyebutkan NU tidak boleh dijadikan alat politik Pemilu 2024. Jazilul sepakat bahwa Nahdlatul Ulama tidak boleh dijadikan alat politik.

Namun, dia menegaskan, PKB merupakan alat politik bagi warga Nahdliyin. Ia memandang pernyataan Yahya merupakan pesan untuk partai politik lain agar tidak menjadikan NU sebagai alat politik.

"Tentu kami setuju karena memang NU bukan alat politik, tapi PKB lah alat politik NU. Jadi apa yang disampaikan beliau (Gus Yahya) itu adalah untuk partai-partai yang lain, bukan PKB karena PKB dengan NU itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak akan bisa dipisahkan," katanya di Gedung DPR, Selasa (24/5).

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

PBNU: Pemilu untuk Memilih Pemimpin, Bukan untuk Memecah Belah

Jangan larut pada perbedaan pandangan politik, karena tujuan pesta demokrasi bukan untuk memecah belah

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya
Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketua PBNU Berharap Ramadan Bisa Turunkan Tensi Politik

Ketua PBNU Berharap Ramadan Bisa Turunkan Tensi Politik

Bulan Ramadan harus jadi momentum untuk meningkatkan kesabaran dan pengendalian diri

Baca Selengkapnya
Masuk Tim Kampanye Prabowo, Khofifah Belum Ajukan Cuti PBNU dan Gubernur

Masuk Tim Kampanye Prabowo, Khofifah Belum Ajukan Cuti PBNU dan Gubernur

Ia menyebut bahwa nantinya PBNU akan mengumumkan dan mengeluarkan nama-nama siapa saja pengurus PBNU yang mengajukan cuti untuk kampanye.

Baca Selengkapnya
Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

Pemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik

PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Beda Gaji PNS dan PNS 'Part Time', Lebih Besar Mana?

Beda Gaji PNS dan PNS 'Part Time', Lebih Besar Mana?

Mana lebih besar antara gaji PNS dan gaji PPPK atau biasa disebut PNS 'part time'

Baca Selengkapnya
Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat

Ingat, PNS Tak Netral saat Pemilu Bisa Dipecat Secara Tidak Hormat

Netralitas PNS menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pesta demokrasi terbesar di dunia.

Baca Selengkapnya
5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru

5 Persen PNS DKI Tak Masuk Kerja Hari Pertama Usai Libur Nataru

SKPD/UKPD yang memiliki tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat pun tetap melaksanakan tugasnya itu.

Baca Selengkapnya
Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara

Polemik Sah Tidaknya Gibran Usai KPU Langgar Etik, Ini Penjelasan Detail Ahli Hukum Tata Negara

DKPP telah memberikan peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan anggota lainnya karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya