Partai yang kadernya jadi cawapres Jokowi akan dapat limpahan suara Pemilu 2019
Merdeka.com - Peneliti Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, perebutan posisi cawapres Jokowi bakal sangat ketat. Sebab, partai-partai berlomba-lomba untuk memenangkan pemilu. Sehingga, di antara para partai pendukung Jokowi, siapa pun yang dapat akan kena untung besar.
"Siapa pun yang mendapatkan cawapres Jokowi, partai tersebut akan mendapatkan limpahan suara, bonus elektoral karena pilpres dilaksanakan bersamaan dengan pileg," ujar Yunarto saat menjadi pembicara dalam Rakernas Golkar di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Jumat (23/3).
Yunarto menjelaskan, bagi para pemilih, yang paling dia tuju adalah pemilihan presiden. Otomatis, partai yang berasosiasi dengan capres-cawapres akan lebih diingat. Namun, hal itu hanya menguntungkan partai yang kadernya maju menjadi cawapres, bukan partai pengusung.
"Orang ketika masuk dalam bilik suara biasanya akan memilih lebih dulu siapa capresnya dan pilihan legislatifnya akan terpengaruh pada pilihan capres dan cawapresnya. Artinya siapa yang akan menempatkan kadernya apalagi menjadi paling besar tentu akan mendapatkan limpahan elektoral," terangnya.
Maka itu dia memprediksi, pertarungan perebutan posisi cawapres akan lebih besar daripada Pilpres itu sendiri. Sebab, posisi elektabilitas Jokowi menurut dia masih tinggi.
"Jangan-jangan pertarungan terbesar 2019 bukan diperebutan presiden karena sepertinya Jokowi terlalu kuat tapi diperebutkan calon wakil presiden," kata dia.
Menurut Yunarto, Jokowi tidak perlu memperhitungkan cawapres untuk mendongkrak elektabilitas. Sebab, penilaian kinerja dia sudah cukup sebagai modal Pilpres nanti. Jokowi hanya butuh sosok yang memiliki chemistry dan loyalitas.
"Rata-rata nama itu hanya nebeng. Artinya sebenernya Jokowi bukan membutuhkan sosok yang bisa mendongkrak elektabilitas karena faktor kinerja jauh lebih penting daripada wapres. Tapi bagaimana faktor chemistry, loyalitas lima tahun ke depan," ucapnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaWacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaAra menegaskan, pilihan yang sudah ditentukan olehnya dalam mendukung salah satu paslon capres-cawapres bukan atas instruksi dari Jokowi.
Baca SelengkapnyaSurvei Indikator merilis Warga Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Timur cenderung mendukung Capres-Cawapres pilihan Jokowi.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh dan Jokowi diketahui menggelar pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (18/2).
Baca SelengkapnyaNdiaye memulai pertanyaan dengan menyinggung putusan MK RI tentang perubahan syarat usia capres dan cawapres.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnya