Merdeka.com - Ketua Umum Partai Nasrep (Nasional Republik) Jus Usman Kusumanegara meminta dan mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan apa yang telah direkomendasikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), siang tadi.

"Rekomedasinya Bawaslu, kami meminta 12 partai langsung dilakukan verifikasi faktual oleh KPU. Oleh karena itu tidak ada alasan KPU untuk tidak mengikursertakan 12 parpol untuk verifikasi fatual," kata Jus Usman saat dihubungi, Jakarta, Senin (5/11).

Oleh karena itu, menurut ketua umum partai yang didirikan oleh keluarga Cendana ini, wajib hukumnya apa yang telah disampaikan Bawaslu untuk memverifikasi partai politik yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos administrasi.

"Rekomendasinya kpu harus melaksanakan apa yang telah disampaikan Bawaslu," tegas Jus Usman.

Partai Nasrep mengklaim bahwa partainya untuk Verifikasi administrasi adalah lengkap adanya. Jus Usman menegaskan, sejak awal partainya sudah melengkapi berkas-berkas verifikasi administrasi dan faktual.

"Kalau kita dari awal sudah siap. KPU seharusnya membuat peraturan khusus terkait 12 parpol ini," tegas Jus Usman.

"Sedangkan untuk jumlah pengurus, Partai Nasrep ada 30 orang lebih. Sedangkan keterwakilan perempuan kita lebih di atas 30 persen," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan agar KPU melakukan verifikasi administrasi ulang terhadap 12 partai politik yang dinyatakan tidak lolos. Keputusan itu diambil Bawaslu setelah menerima aduan dari parpol yang tidak lolos.

Ketua Bawaslu Muhammad dalam jumpa pers di Gedung Bawaslu Jakarta, Senin (5/11) mengatakan, keputusan itu diambil setelah seluruh anggota Bawaslu menggelar rapat pleno pada 2 November lalu.

"Mengenai dugaan pelanggaran kode etik soal penundaan pengumuman hasil verifikasi administrasi, terkait pengadaan sipol yang semerawut, dan ketertutupan KPU terhadap parpol-parpol, Bawaslu telah melakukan kajian hukum yang pada pokoknya menyimpulkan, ketua dan anggota KPU Pusat patut diduga melakukan pelanggaran kode etik dan pelanggaran lainnya yang disebutkan di atas," kata Muhammad.