Merdeka.com - Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDIP Pramono Anung mengatakan, jatah kursi Ketua MPR periode 2019-2024 akan diberikan kepada partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf. Sebab, koalisi pendukung pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin memiliki suara mayoritas di parlemen.

"Pasti koalisi pemerintahan jadi satu paket," ucapnya di Istana Negara, Selasa (23/7).

Dia menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan Ketua MPR berbeda dengan Ketua DPR. Pramono menyebut pengisian jabatan Ketua MPR amat bergantung pada koalisi. Sementara, Ketua DPR otomatis diberikan ke PDIP sebagai parpol pemenang Pemilu 2019.

"Tentunya Ketua MPR ini karena memang cara dan sistem pemilihannya berbeda dengan ketua DPR, kalau Ketua DPR kan otomatis lima terbesar menjadi pimpinan. Bagaimana pengaturan untuk Ketua MPR? Ini sangat bergantung dari koalisi sendiri. kalau ketua DPR kan hampir dipastikan dari PDI Perjuangan," jelasnya.

Pramono mengatakan dalam paket calon pimpinan MPR yang disusun oleh koalisi Jokowi-Ma'ruf nantinya akan ada satu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dia mengatakan parpol koalisi saat ini tengah membahas nama-nama yang akan masuk dalam paket calon pimpinan Ketua MPR.

"Mengenai siapa yang akan menjadi ketua MPR, siapa yang akan diajak dalam komposisi itu, sekarang dalam tahap pembicaraan itu. Mengenai siapanya belum sampai di sana," ujarnya.

Pramono tak mempermasalahkan Partai Gerindra yang juga menginginkan kursi Ketua MPR. Dia hanya mengingatkan bahwa partai koalisi Jokowi-Ma'ruf memiliki suara sekitar 62 persen di DPR dan berhak kursi pimpinan MPR.

"Koalisi pemerintahan pasti akan bulat menentukan satu suara (calon pimpinan MPR). Karena suara kita di DPR itu 62 persen," ucapnya.

Saat ini, sejumlah parpol berebut kursi Ketua MPR seperti Partai Gerindra, PKB, hingga Partai Golkar. Partai Gerindra mengaku pihaknya akan berkomunikasi dengan kubu Jokowi-Maruf untuk mendapatkan kursi ketua MPR.

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com