Paripurna hujan interupsi, separuh anggota DPR tak hadir
Merdeka.com - Rapat Paripurna pembahasan RUU perubahan UU MD3 dan RUU inisiatif Komisi II DPR tentang Daerah Otonomi Baru, diwarnai hujan interupsi. Beberapa saat setelah pimpinan rapat Taufiq Kurniawan membuka rapat, politikus PKS, Ansory Siregar langsung interupsi.
"Interupsi pimpinan," kata Anshori dalam Rapat Paripurna DPR, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (24/10).
Namun, Taufiq tak menanggapi. Dia tetap mempersilakan perwakilan fraksi untuk membacakan pandangan.
"Lanjutkan saja pimpinan," timpal salah satu anggota Dewan yang ikut dalam rapat paripurna.
Berkali-kali Anshori berusaha interupsi. Dia menginginkan juga adanya pemekaran untuk wilayah Sumatera Tenggara. Menanggapi interupsi tersebut, Taufiq berbicara tegas. Menurutnya, pembahasan yang ada di paripurna merupakan hasil dari kerja Badan Legislasi. Setelah itu, situasi paripurna mereda.
Saat membacakan pendapatnya, Fraksi PKS yang diwakili Bukhori Yusuf menyetujui adanya RUU perubahan UU MD3 dan inisiatif pemekaran wilayah baru dengan sejumlah catatan.
"Fraksi PKS, pertimbangan otonomi baru bukan hanya yuridis formal, tetapi lebih penting dengan pendekatan geo politik, ekonomi keamanan dan budaya. Pembentukan otonomi baru harus menghidupkan masyarakat yang tertib, mencegah konflik sosial," katanya.
"Fraksi PKS mengusulkan bahwa provinsi Sumatera Tenggara hendaknya dimasukkan dalam RUU. Atas pertimbangan tersebut, Fraksi PKS menyetujui," kata Bukhori.
Paripurna akhirnya mengesahkan RUU perubahan UUMD3 dan usulan pemekaran wilayah. Dalam rapat paripurna kali ini, sebanyak 298 anggota hadir dan 262 tidak hadir.
Berikut rincian kehadiran anggota Dewan per fraksi.
1. Partai Demokrat: 90
2. Partai Golkar 55
3. PDIP 60
4. PKS 31
5. PAN 16
6. PPP 17
7. PKB 10
8. Partai Gerindra 10
9. Partai Hanura 9.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca SelengkapnyaDPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024
Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaPPP Gelar Rapat, Ucapkan Selamat kepada Prabowo-Gibran Raih Suara Tertinggi di Pilpres
Rapat yang digelar di Kantor DPP PPP itu untuk membahas hasil rekapitulasi suara pemilu legislatif 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Siap Bawa Isu Suara Tak Masuk Akal PSI ke Hak Angket DPR
"PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!,” kata Romy
Baca Selengkapnya196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024
291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnya