Paripurna DPRD Badung disisipi orasi pilpres
Merdeka.com - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Badung, Bali, pada masa persidangan kedua tahun 2014 diwarnai orasi dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden yang bertarung pada pilpres.
Dua fraksi DPRD Kabupaten Badung secara terang-terangan menyampaikan orasi politiknya dalam rapat paripurna yang mengagendakan pemandangan umum masing-masing fraksi atas enam rancangan peraturan daerah usulan eksekutif Pemerintah Kabupaten Badung di Mangupura, Senin (23/6).
"Kita sadari masa persidangan kedua ini dalam suasana masa kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan pada 9 Juli 2014 sehingga akan adanya dukungan yang berbeda," kata Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, seperti diberitakan Antara.
Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh para polisi yang hadir dalam kesempatan itu untuk memandang perbedaan dukungan sebagai suatu yang biasa dalam negara demokrasi.
"Perbedaan itu adalah keindahan bunga rampainya demokrasi di negara kita dan demokrasi bukanlah untuk menyengsarakan bangsa kita, justru sebaliknya akan membahagiakan kita semua," ujarnya.
Menurut dia, untuk mendapatkan presiden dan wakil presiden pilihan rakyat melalui sistem yang demokratis adalah memberikan peluang kepada masyarakat untuk menggunakan hak dan kedaulatannya dengan menggunakan hak pilih yang mereka miliki.
Anom Gumanti yang juga anggota Komisi B DPRD Badung mendukung sepenuhnya tema KPU bahwa pemilu yang damai, berintegritas, jujur, dan adil adalah urusan nomor satu sedangkan memilih presiden dan wakil presiden adalah urusan nomor dua.
Ungkapan yang disampaikan oleh politikus PDIP itu disambut tepuk tangan dan sorakan dari politik pendukungnya.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Badung Anak Agung Ngurah Surya Wirawan mengatakan, pada Pilpres 2014 akan terjadi kompetisi "head to head" sehingga Fraksi Partai Golkar mendorong berbagai pihak untuk berketetapan hati dan mengutamakan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi.
"Walaupun ada Jusuf Kalla menjadi pendamping capres nomor urut dua, kami tetap mendukung dan memenangkan capres Prabowo Subianto - Hatta Rajasa untuk maju sebagai RI 1," katanya.
Pada Pemilu 9 Juli 2014 sebanyak dua pasangan calon yang akan bertarung merebutkan kursi presiden dan wakil presiden yaitu Joko Widodo - Jusuf Kalla yang didukung oleh lima partai politik, yaitu PDIP, Partai NasDem, Hanura, PKB dan PKPI.
Selanjutnya pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa didukung oleh Partai Gerindra, PAN, Golkar, PKS, PPP dan PBB.
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PPP Merasa Terhormat Disambangi Prabowo, Siap Pindah Koalisi?
PPP merasa terhormat bila Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkunjung ke partainya.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Prabowo-Gibran Minta Pendukungnya Tidak Membalas Ketika Dihujat
Menurut Tim 02, Prabowo sudah dari jauh-jauh hari mengatakan tak perlu membalas hujatan dari siapapun.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Rapat Paripurna Panas Hak Angket "Respons yang Tak Siap Kalah Terburuk Sepanjang Sejarah"
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, Selasa, 5 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaHanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Hanya 69 Anggota DPR Hadir Paripurna Pengesahan UU DJK, 234 Orang Izin dan 272 Absen
Baca SelengkapnyaPrabowo: Kita Dapat Laporan Ada Niat-Niat Tidak Baik Mau Merusak Surat Suara
Prabowo Subianto mendengar kabar ada pihak-pihak yang ingin berbuat curang di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca Selengkapnya