Merdeka.com - Rapat paripurna DPR digelar hari ini. Salah satu yang dibahas adalah soal pendalaman dana aspirasi atau Usulan Dana Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).

"Agenda kali ini soal pengusulan Dana Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Per fraksi akan melaporkan apa yang telah ditemukan di daerah pemilihan anggota DPR," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7).

Menurutnya, hasil paripurna akan dilayangkan ke pemerintah. Tujuannya agar pemerintah segera memasukkan dalam APBN 2016. Selain itu dalam paripurna ini, DPR juga akan meminta tanggapan fraksi terhadap pidato Menteri Keuangan terkait Rancangan APBN 2016.

"Setelah ini baru diserahkan ke pemerintah," kata dia.

Seperti diketahui, DPR mengajukan usulan dana aspirasi sebesar Rp 11,2 triliun kepada pemerintah. Dana tersebut akan dicairkan melalui dana alokasi khusus pemerintah daerah per daerah pemilihan. Tiap anggota akan mendapatkan Rp 20 miliar.

Dari sepuluh fraksi yang ada di DPR, hanya tiga fraksi yang menolak usulan tersebut. PDI Perjuangan, Partai NasDem, dan Partai Hanura menolak karena usulan tersebut rentan disalahgunakan dan tak sesuai dengan Undang-undang MD3.