Merdeka.com - Akibat tidak meloloskan pasangan Arief-Sachrudin, Ketua KPU Kota Tangerang, Syafril Elain dicecar 31 pertanyaan oleh Panwaslu. Dalam pemeriksaan itu, Syafril mengaku memberikan keterangan atas pelaksanaan proses verifikasi calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang beberapa waktu lalu.

"Saya jelaskan kepada Panwaslu terkait laporan Sachrudin yang melapor ke Panwaslu soal dirinya yang tidak lolos," ujar Syafril di Tangerang, Senin (23/7).

Pemeriksaan terhadap Syafril sendiri berlangsung sejak Minggu (28/7) sekitar pukul 21.00 WIB, dan dilanjutkan malam ini. Di dalamnya, Syafril menjelaskan tugas-tugas yang dilakukan KPU Tangerang selama tahap pencalonan.

Pemeriksaan itu dilakukan setelah Panwaslu menerima laporan dari masyarakat pada 16-22 Juni ada laporan dari masyarakat, masing-masing bernama Edi Faisal, Indra Abidin dan Dewi Shita yang mempertanyakan surat pengunduran diri Sachrudin, yang masih aktif menjabat sebagai camat.

"Setelah itu kita melakukan klarifikasi ke wali kota dan ke DKPP atau BKD dari tanggal 15 Juni. Bahkan sampai tanggal 13 Juli kita tunggu, serta sampai tanggal 22 Juli surat itu tidak kita terima juga dari DKPP dan wali kota tidak ada, termasuk dari yang bersangkutan," paparnya.

Tak hanya itu, Syafril juga dicecar mengenai kronologis yang mengubah status pasangan Arief-Sachrudin dari memenuhi syarat (MS) menjadi tidak memenuhi syarat (TMS). Dia menjelaskan, kejadian itu berlangsung karena Sachrudin tidak memberikan surat pengunduran diri sesuai waktu yang ditentukan.

"Dalam surat itu Sachrudin menyampaikan bahwa dia sudah berhenti sejak saat itu. Tetapi ketika kita tagih suratnya, bukti surat yang menyatakan dia berhenti dengan dibuat dari atasannya, tidak ada. Padahal Sachrudin dalam surat pengunduran dirinya kepada KPU menyebutkan bahwa atasannya sudah mengetahui. Jadi kenapa KPU berani sekali memutuskan dari MS (memenuhi syarat), menjadi TMS (tidak memenuhi syarat), karena itu," jelas Syafril.

Sementara itu, Arief R Wismansyah mengatakan, dalam peraturan KPU No. 9 tahun 2012 disampaikan, dan lampiran KPU, di formulir itu tidak ada yang namanya izin atasan alias boleh langsung mengundurkan diri.

"Ketika itu berkas sudah masuk, kita sudah menyerahkan surat itu. Tak tahunya, tetap harus mendapat izin atasan. Tetapi seperti ini, lebih baik tidak usah lagi berpolemik kita tunggu saja putusan BKPP dan PTUN," keluh Arief.

Arief menduga, ada kejanggalan yang dilakukan KPU Kota Tangerang. Salah satunya membuat status pasangan Arief-Sachrudin dari MS menjadi TMS secara tiba-tiba di ujung waktu.

"Anehnya, mana ada dari MS jadi TMS apalagi kita sudah menjalani tes kesehatan," terang Arief.