Merdeka.com - Komisi IX DPR belum dapat membentuk dan menjalankan Panja vaksin Flu Burung, sebab dalam tata tertib DPR tidak dapat membuat Panja lebih dari dua dalam satu masa sidang.

"Ini bukan terhenti ya, memang kita menyepakati membuat Panja karena ada masalah, tapi karena sekarang ada dua Pansus dan dua Panja maka tidak bisa berjalan sekarang," ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR Nova Riyanti Yusuf, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/10).

Walaupun demikian, Politisi Demokrat ini mengatakan bahwa kasus hukum terhadap proyek ini tetap berjalan, di mana kasusnya ditangani oleh Polri dan KPK.

"Kan kasus ini tetap dilanjutkan oleh pihak Polri, siapa yang berhenti. Polri lebih hebat daripada Panja yang kita buat," kata dia.

Seperti diketahui, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR beberapa waktu lalu menyampaikan hasil telaah laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Telaah tersebut sesuai dengan laporan BPK yang menyebutkan adanya kerugian negara dalam proyek vaksin flu burung tahun anggaran 2010-2011 sebesar Rp 468 miliar.

Proyek pengadaan vaksin flu burung diduga melibatkan mantan Bendahara Partai Demokrat (PD) Muhammad Nazaruddin. Nazaruddin diduga ikut bermain dalam proyek tersebut melalui salah satu perusahaannya yaitu PT Anugerah Nusantara.

Diduga, ada itikad tidak baik dalam proyek tersebut yang dilakukan oleh pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes), perusahaan Anugerah Nusantara dan M Nazaruddin, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Bio Farma, dan Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur.

Kasus ini sendiri ditangani oleh Mabes Polri dan KPK. Polisi sejauh ini telah menyita sejumlah barang bukti berupa alat produksi vaksin flu burung, serta uang Rp 224 juta dan USD 31.200.

Polisi juga telah menetapkan pejabat pembuat komitmen berinisial TPS dari Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kemenkes, sebagai tersangka.

Masalah ini kemudian ditindaklanjuti oleh BAKN DPR ke Komisi IX DPR. Usulan itu lantas disambut pimpinan Komisi IX untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Kasus Pabrik Vaksin Flu Burung tersebut dalam waktu dekat.

Keputusan itu ditetapkan setelah Komisi X DPR melaksanakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan di Jakarta, Senin (3/9).