Follow
PAN: Perppu Pilkada timbulkan konflik konstitusi DPR dan Jokowi
Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menilai Perppu Pilkada yang bakal dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan menimbulkan beda penafsiran tentang status UU Pilkada. Hal ini, kata Dradjad, berpotensi menimbulkan konflik konstitusi antara presiden dengan DPR.
"Dalam hal ini adalah Presiden Jokowi," kata Dradjad kepada merdeka.com melalui BlackBerry Messenger, Rabu (1/10).
Tak hanya itu, Dradjad juga menilai, Perppu Pilkada juga bakal akan mengancam kondisi politik nasional.
"Kita lihat saja nanti bagaimana hasil akhirnya. Politik nasional jadi berbahaya, itu yang diciptakan oleh Perppu ini," katanya.
Dradjad paham penerbitan Perppu adalah hak seorang presiden. Namun, dia yakin Perppu Pilkada bakal ditolak oleh DPR nantinya.
"Karena tidak ada kegentingan yang memaksa. UU Pilkada tetap akan berlaku," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024
Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.
Baca Selengkapnya
Istana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi
Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca Selengkapnya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca Selengkapnya