Merdeka.com - KemenPAN-RB melakukan penilaian akuntabilitas terhadap instansi dan lembaga pemerintah dalam 1 tahun. Penilaian ini dilakukan oleh 5 lembaga yakni MenPAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS).

Beberapa tokoh yang mengritik di antaranya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, hingga Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Paloh mengaku heran dengan hasil evaluasi yang dikeluarkan Menteri Yuddy. Ia menilai, hal itu malah menambah kegaduhan baru di pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

"Sudah banyak yang kasih komentar hehehee. Tanya sama adik kita (Yuddy Chrisnandi) lah, dik Yuddy ini kadang-kadang bagaimana. Mas Pram (Pramono Anung) sudah jawab itu," ujar Paloh di JIE Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (10/1).

Selain itu, dia menegaskan tidak ada perintah dari Jokowi kepada Kemenpan-RB untuk melakukan penilaian terhadap kinerja para menterinya.

"Tidak pernah ada perintah dari presiden untuk menyampaikan kepada publik. Ini bentuk kreativitas 'Profesor Yuddy', apa, menyampaikan kepada publik," ujarnya.

Kendati demikian, Paloh memastikan penilaian akuntabilitas terhadap instansi dan lembaga pemerintah tidak akan menjadi rujukan bagi Presiden Joko Widodo.

"Apa yang sudah disampaikan kepada publik tentunya tidak menjadi referensi utama bagi Presiden, karena masukan Presiden sudah ada mekanismenya dan aturan mainnya," ungkapnya.