Merdeka.com - Pagi ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tiba-tiba berkicau soal pemberantasan korupsi. Ucapannya memang normatif, namun seakan menjadi tanda tanya ketika diucapkan di pagi yang sama di mana Presiden PKS Anis Matta juga akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Tegakkan hukum dan berantas korupsi. Saya dukung penuh. Saya tetap konsisten. Para penegak hukum juga harus begitu. *SBY*," kata SBY, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, pagi tadi sekitar pukul 08.00 WIB, Senin (13/5).

Anis Matta pagi ini akan memenuhi panggilan KPK sebagai saksi untuk tersangka kasus dugaan suap pengurusan izin impor daging sapi dan kasus pencucian uang, Ahmad Fathanah, teman dekat Presiden PKS sebelumnya, Luthfi Hasan Ishaaq .

Sebelumnya, saling serang Demokrat dan PKS soal korupsi juga terjadi. Adalah politikus Demokrat, Ruhut Sitompul , yang ikut cawe-cawe terhadap kasus yang menjerat Luthfi. Saat KPK gagal menyita mobil milik Luthfi, yang diduga hasil pencucian uang, di kantor DPP PKS pekan lalu, Ruhut pun angkat suara.

"Jadi peristiwa terjadi di kantor PKS, KPK akan melaksanakan tugasnya, mengeksekusi mobil atau bukti lain, tapi dihalangi, baik pengamanan, massa. Dalam hal ini PKS kurang cerdas menyikapi. Ini tahun politik, partai harus memberi contoh keteladanan apalagi hukum," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (8/5).

Serangan Ruhut itu dibalas politikus PKS, Fahri Hamzah . Menurut Fahri, Demokrat lebih buruk dari PKS. Oleh karenanya, jika ada pihak yang mewacanakan membubarkan atau membekukan PKS karena kasus dugaan korupsi oleh partai, Fahri meminta mereka melihat juga kasus Demokrat.

"Adili dulu Partai Demokrat. Dalam persidangan Grup Permai diangkut ke Bandung, sudah ada kesaksian, mobil boks. Sudah bubarin saja dulu Partai Demokrat baru bicara PKS," cetus Fahri.