OSO main pecat, kubu Daryatmo meradang, konflik Hanura berlanjut

Merdeka.com - Rekonsiliasi di Partai Hanura rupanya tak semudah permintaan Ketua Dewan Pembina Wiranto saat mengumpulkan dua kubu yang berseteru beberapa waktu lalu. Kubu Oesman Sapta Odang (OSO) terus melakukan pembersihan dengan mengganti pengurus di daerah. Kubu Daryatmo pun meradang dan tetap melanjutkan laporan penggelapan uang partai di polisi.

Seperti yang dialami pengurus DPD Hanura Banten dan pengurus 7 DPC. Melalui musyawarah daerah luar biasa dan musyawarah cabang luar biasa, mereka diganti. Pengurus Hanura Banten diketahui berada di barisan penentang OSO.

"Jadi hari ini saya beserta wakil sekretaris menyerahkan SK bagi pengurus DPC yang baru. Untuk di sini (kubu OSO) hanya DPC Kota Tangerang yang tetap. Sedangkan 7 DPC lain menyeberang ke kubu sebelah (kubu Daryatmo)," jelas Sekretaris DPD Partai Hanura Banten kubu OSO, Adang Sopandi.

Adang menyatakan, hal tersebut merupakan instruksi dari OSO untuk melakukan pembaharuan pengurus. Namun Adang menegaskan, saat ini belum ada tindakan bersih-bersih anggota dewan dari Partai Hanura di Banten. "Kita belum mau berandai-andai, yang pasti secara kelembagaan kita tetap. Adapun untuk PAW DPRD kan ada ketentuannya macam-macam, kita belum ke arah sana, yang penting kita solid dulu," kata Adang.

Adang mengungkapkan, ketua DPD Partai Hanura Banten sudah tidak dipegang oleh Eli Mulyadi, dan digantikan oleh Anggota DPD RI asal Banten, Ahmad Subadri. Adang memastikan, dengan kondisi ini tidak akan berpengaruh terhadap verifikasi faktual partai yang akan dilaksanakan oleh KPU nanti.

"KPU kan tidak berbicara nama, tapi bicara struktur DPC, jadi tidak akan ada hambatan, apalagi nama ketuanya masih sama seperti yang terdaftar sebelumnya," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Hanura Banten, Eli Mulyadi mempertanyakan terkait keabsahan kepengurusan DPD dan DPC kubu OSO. "Kami selaku yang hadir pada saat munaslub tidak mengakui dengan adanya SK tersebut," tegas Eli.

Eli menuding bahwa penetapan dan penyerahan SK bagi 7 DPC yang diberikan oleh kubu OSO tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Partai Hanura. "Tanyakan saja, apakah pelaksanaan Musda, Muscab luar biasanya sudah sesuai dengan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura tidak, orang yang pesertanya juga abal-abal," kata Eli.

Eli menegaskan, pihaknya akan terus melanjutkan kepengurusan sebelum ada keputusan yang mengikat. "Ya kami akan terus melakukan kerja politik selama belum ada keputusan rekonsiliasi. Kalau untuk verifikasi kita lihat saja nanti di Sipol, kepengurusan siapa yang masuk," ujarnya.

Eli juga mengungkapkan, kubu OSO tidak mematuhi kesepakatan yang dibuat bersama saat dua kubu dipertemukan Wiranto. "Memang belum ada titik temu. Belum ada titik temu perundingan," kata Mulyadi.

Dua kesepakatan yang belum dipenuhi kubu OSO adalah penarikan Surat Keputusan (SK) Partai Hanura yang disampaikan ke Kementerian Hukum dam HAM beberapa waktu lalu kembali ke SK lama dengan format pengurus OSO sebagai Ketua Umum dan Sarifuddin Sudding sebagai sekretaris jenderalnya. "Prinsip poin kepengurusan dikembalikan hasil Munaslub 2016. Ketum OSO, sekjen Sudding," ujarnya.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura kubu Daryatmo, Dadang Rusdiana menjelaskan, di awal proses islah antara dua kubu, Wiranto meminta kedua belah pihak kembali ke titik awal. Dadang menginterpretasikan proses ke titik awal dengan taat pada keputusan dan daftar pengurus dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2016. "Jadi Pak Wiranto sebagai Ketua Dewan Pembina memfasilitasi islah tapi dia bilang zero option. Kembali ke awal. Posisi Munaslub 2016," ujarnya.

Selain kesepakatan itu, kata Dadang pihaknya juga meminta seluruh pengurus yang dipecat dapat dikembalikan lagi ke posisinya. Namun, karena kubu OSO belum bisa memenuhi maka proses hukum yang tengah berlangsung di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) terkait masalah penggelapan dana partai akan terus dilanjutkan.

"Ini akan terus berlanjut dan upaya hukum terus berlanjut. Kita butuhkan negosiasi bermartabat dan satu sama lain saling hormati. Kita minta pada kubu Manhattan untuk menghentikan pemecatan," tegasnya.

Dadang meminta Wiranto untuk kembali turun tangan jika proses rekonsiliasi berjalan alot. "Ya kalau tidak ya Pak Wiranto harus turun gunung. Ini kan persoalan besar, saya kira apalagi Hanura adalah partai pendukung presiden sama-sama Ambhara (kubu Daryatmo) mendukung Jokowi Manhattan (kubu OSO) juga mendukung Jokowi. Jadi ini yang harus segera selesai," kata Dadang.

"Jadi kalau ini berantem terus enggak akan selesai. Dewan pembina kita sama Pak Wiranto. Pak Wiranto bisa menyelesaikan masalah ini," pungkasnya.