Opsi 34 kementerian, Jokowi ngotot harus ada bidang Maritim
Merdeka.com - Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto memaparkan hasil diskusi opsi kementerian dengan Presiden terpilih Joko Widodo di Rumah Transisi. Menurutnya, opsi kementerian yang dibahas perdana selama sekitar 1 jam adalah opsi 1A, 34 Kementerian.
"Kira-kira Ada 19 Kementerian yang tetap sama. Terutama kalau berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara ada 3 kementerian yang wajib ada. Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Dan ada 3 yang kalau diubah harus atas persetujuan DPR, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Kementerian Agama. 6 itu tidak kita otak atik," kata Andi di Rumah Transisi, Jakarta, Selasa (2/9).
Selain enam kementerian tersebut ada 13 Kementerian yang diusulkan pokja kabinet dan ada Kementerian yang sifatnya penggabungan.
"Pendidikan tinggi, riset dan teknologi kalau dalam logika Undang-Undang Kementerian Negara, dia turunan ristek dan pengetahuan. Pendidikan dasar dan menengah," jelas Andi.
Kementerian lain yang diusulkan pokja untuk opsi 34 Kementerian adalah Kementerian Kedaulatan Pangan yang nantinya merupakan penggabungan dari Kementerian Pertanian, Kelautan, dan Dirjen Perkebunan.
Usulan Kementerian berikutnya adalah Kementerian Maritim. "Karena Pak Jokowi ingin Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan gagasan tol lautnya. Ada juga Kementerian Transportasi. Kementerian PU digabung dalam satu Kementerian Pemukiman Sarana dan Prasarana. Hal seperti itu yang dibahas," imbuh Andi.
Andi mengatakan, bahwa opsi 34 Kementerian tersebut tidak membutuhkan sarana fisik baru semisal pengadaan gedung baru. "Detil tentang konsekwensi perubahan kelembagaan, anggaran, kapan dilaksanakan belum bisa dilaksanakan Oktober karena harus patuh Undang-Undang, butuh persetujuan DPR, karena butuh perpres," ucap Andi.
Pembahasan mengenai usulan opsi kementerian untuk kabinet Jokowi-JK akan dilanjutkan dalam waktu beberapa hari mendatang. Andi mengatakan, pembahasan opsi kementerian dengan Jusuf Kalla akan dilakukan kemudian.
"Opsi-opsi ini sudah kami serahkan minggu lalu. Tadi fokus pada konsekwensi, kelembagaan. Masih Ada 2 opsi. Dengan Pak JK akan ada pembahasan menyusul," tutup Andi.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Jawab Isu Menterinya Mundur dari Kabinet: Namanya Bulan Politik
Menurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya
Jokowi melantik anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).
Baca SelengkapnyaTepis Isu Menteri PDIP di Kabinet Jokowi Bakal Mundur, Hasto Singgung Zaman Soeharto
Sejumlah menteri di Kabinet Jokowi yang berasal dari PDI Perjuangan dikabarkan bakal mundur
Baca SelengkapnyaKini Jadi Pembantu Jokowi, Momen Perdana AHY Ikut Sidang Kabinet di Istana Jadi Sorotan
Momen Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ikut sidang perdana setelah dilantik jadi menteri.
Baca SelengkapnyaIzin Ekspor Pasir Laut Belum juga Dibuka Meski Sudah Dapat Izin Jokowi, Kemendag Buka Suara
Presiden Jokowi mengeluarkan aturan yang membolehkan pengerukan pasir laut, salah satunya untuk tujuan ekspor pada Mei 2023.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca Selengkapnya