Opsi 34 kementerian, Jokowi ngotot harus ada bidang Maritim

Merdeka.com - Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto memaparkan hasil diskusi opsi kementerian dengan Presiden terpilih Joko Widodo di Rumah Transisi. Menurutnya, opsi kementerian yang dibahas perdana selama sekitar 1 jam adalah opsi 1A, 34 Kementerian.

"Kira-kira Ada 19 Kementerian yang tetap sama. Terutama kalau berdasarkan Undang-Undang Kementerian Negara ada 3 kementerian yang wajib ada. Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. Dan ada 3 yang kalau diubah harus atas persetujuan DPR, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Kementerian Agama. 6 itu tidak kita otak atik," kata Andi di Rumah Transisi, Jakarta, Selasa (2/9).

Selain enam kementerian tersebut ada 13 Kementerian yang diusulkan pokja kabinet dan ada Kementerian yang sifatnya penggabungan.

"Pendidikan tinggi, riset dan teknologi kalau dalam logika Undang-Undang Kementerian Negara, dia turunan ristek dan pengetahuan. Pendidikan dasar dan menengah," jelas Andi.

Kementerian lain yang diusulkan pokja untuk opsi 34 Kementerian adalah Kementerian Kedaulatan Pangan yang nantinya merupakan penggabungan dari Kementerian Pertanian, Kelautan, dan Dirjen Perkebunan.

Usulan Kementerian berikutnya adalah Kementerian Maritim. "Karena Pak Jokowi ingin Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan gagasan tol lautnya. Ada juga Kementerian Transportasi. Kementerian PU digabung dalam satu Kementerian Pemukiman Sarana dan Prasarana. Hal seperti itu yang dibahas," imbuh Andi.

Andi mengatakan, bahwa opsi 34 Kementerian tersebut tidak membutuhkan sarana fisik baru semisal pengadaan gedung baru. "Detil tentang konsekwensi perubahan kelembagaan, anggaran, kapan dilaksanakan belum bisa dilaksanakan Oktober karena harus patuh Undang-Undang, butuh persetujuan DPR, karena butuh perpres," ucap Andi.

Pembahasan mengenai usulan opsi kementerian untuk kabinet Jokowi-JK akan dilanjutkan dalam waktu beberapa hari mendatang. Andi mengatakan, pembahasan opsi kementerian dengan Jusuf Kalla akan dilakukan kemudian.

"Opsi-opsi ini sudah kami serahkan minggu lalu. Tadi fokus pada konsekwensi, kelembagaan. Masih Ada 2 opsi. Dengan Pak JK akan ada pembahasan menyusul," tutup Andi.