Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Nusron Wahid: Ada something wrong di Golkar dalam pemberantasan korupsi

Nusron Wahid: Ada something wrong di Golkar dalam pemberantasan korupsi Nusron Wahid datangi KPK. ©2014 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera-Jawa Partai Golkar, Nusron Wahid menegaskan, Pansus Angket DPR harus dihentikan. Sebab, hal tersebut tidak ada hubungannya dalam mendukung pemberantasan korupsi.

"Pansus KPK itu harus dihentikan. Tidak ada korelasinya keberadaan Pansus KPK dengan pemberantasan korupsi. Jangan terkesan Golkar itu memperkuat Pansus dalam rangka menghalang-halangi pemberantasan korupsi. Apapun yang dilakukan publik tahunya itu," tegas Nusron di DPP Partai Golkar, Kemanggisan, Jakarta Barat, Rabu, (11/10).

Nusron pun heran dengan kondisi di internal Partai Golkar. Sebab, partainya malah mendukung adanya Pansus Angket DPR untuk KPK.

"Makanya itu menjadi question mark bagi publik bahwa ada something wrong. Ada sesuatu yang salah dalam grand design di internal Golkar dalam rangka komitmen pemberantasan korupsi. Masak kita mau melakukan pemberantasan korupsi malah kita mendukung hak angket KPK," ujarnya.

Lebih lanjut, Nusron meminta Dewan Pimpinan Pusat memerintahkan kepada fraksi Golkar untuk mencari strategi agar pansus angket tersebut bisa dihentikan.

"Karena itu saya katakan di sini, saya minta DPP Golkar memerintahkan kepada fraksi mencari exit strategy dan menghentikan Pansus Angket KPK," lanjutnya.

Selain itu, Nusron berharap, para kader Golkar wajib memiliki kesadaran dalam hal pemberantasan korupsi. Bukan malah bekerja sama untuk melakukan korupsi.

"Tapi selanjutnya harus ada kesadaran yang masif dari kader-kader Golkar untuk cut off position dari perilaku-perilaku koruptif. Ini kan banyak, ada yang eksekutif kayak saya. Ada yang di legislatif. Ini harus punya komitmen yang sama untuk anti terhadap tindakan korupsi. Jangan malah berbondong dan berjamaah korupsi," kata Kepala BNP2TKI ini.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Nurul Ghufron:  OTT KPK di Maluku Utara Terkait Lelang Jabatan dan Proyek Pengadaan Barang Jasa

Nurul Ghufron: OTT KPK di Maluku Utara Terkait Lelang Jabatan dan Proyek Pengadaan Barang Jasa

Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Maluku Utara terkait kasus dugaan korupsi lelang jabatan dan pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara

Bupati Sidoarjo Sempat Lolos OTT, KPK Buka Suara

OTT terkait kasus dugaan korupsi pemotongan insentif ASN Sidoarjo yang mencapai Rp2,7 Miliar.

Baca Selengkapnya
Golkar Optimis Minimal Dapat 102 Kursi di DPR

Golkar Optimis Minimal Dapat 102 Kursi di DPR

Dia menyebut penambahan 2-3 persen itu berasal dari dua kekuatan tambahan, yaitu infrastruktur partai dan kekuatan caleg yang mewakili.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Bukti Dugaan Korupsi  Alat Praktik SMK

Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Bukti Dugaan Korupsi Alat Praktik SMK

Jaksa Geledah Kantor Gubernur Sumbar, Cari Dokumen Pengadaan Alat Praktik SMK yang Diduga Dikorupsi

Baca Selengkapnya
KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

KPK usut Korupsi Dana Insentif Pegawai BPPD Sidoarjo, Ini Kata Bupati

Disinggung soal pernyataan KPK yang menyebut dirinya menghilang saat KPK melakukan operasi tangkap tangan? Gus Muhdlor menepisnya dengan eksepresi mengelak.

Baca Selengkapnya
Saingi Suara PDIP di Pileg, Golkar Bakal Rebut Kursi Ketua DPR?

Saingi Suara PDIP di Pileg, Golkar Bakal Rebut Kursi Ketua DPR?

Partai Golkar tidak pernah memiliki skenario untuk merebut kursi ketua DPR RI.

Baca Selengkapnya
DPR Setuju KPK Gelar Forum Pemberantasan Korupsi untuk Capres

DPR Setuju KPK Gelar Forum Pemberantasan Korupsi untuk Capres

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi nama acara tersebut Paku Integritas.

Baca Selengkapnya
Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Ada Dugaan Penggelembungan Suara di Bogor, Bawaslu Minta KPU Perbaiki Sesuai C Hasil

Bagja menyebut biasanya dugaan penggelembungan suara terjadi dalam pemilihan anggota legislatif (pileg), termasuk DPRD.

Baca Selengkapnya
Prananda Gelar Konsolidasi Kader NasDem di Medan, Cegah Kecurangan Pemilu 2024

Prananda Gelar Konsolidasi Kader NasDem di Medan, Cegah Kecurangan Pemilu 2024

Pada Pemilu 2019 kemarin Partai NasDem memenangkan 59 Kursi di DPR RI

Baca Selengkapnya