Nur Mahmudi ngaku legowo tak dipilih jadi capres PKS
Merdeka.com - Wali Kota Depok, Nur Mahmudi mengaku pasrah terhadap putusan majelis syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menetapkan tiga nama bakal calon presiden. Meski begitu, dia bakal tetap setia kepada partainya.
"Sepenuhnya legowo. Karena itu dari suara pemilih. Karena saya tidak kampanye juga," kata Nur Mahmudi di Balaikota Depok, Kamis (6/2).
Menurut dia, siapapun yang terpilih dari PKS, di sana bakal dilatih cara berpolitik. Oleh sebab itu, dirinya yakin terhadap tiga orang yang terpilih tersebut.
"Di sana kita diberikan pembekalan perilaku, etika birokrasi, etika politik, etika bernegara," jelasnya.
Dia melanjutkan, kalau partainya ini merupakan yang pertama memberikan mekanisme pendidikan politik. "Ketika seseorang sudah mendapatkan jabatan publik," terangnya.
Seperti diketahui, Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hilmi Aminuddin mengatakan partainya menetapkan tiga nama sebagai kandidat calon presiden. Ketiganya adalah Hidayat Nur Wahid , Anis Matta , dan Ahmad Heryawan . Mereka akan menjalani uji publik untuk menguji dukungan.
"Hasil musyawarah Majelis Syuro kesebelas PKS menetapkan tiga nama sebagai kandidat calon presiden," kata Hilmi beberapa waktu lalu.
Saat ini, Hidayat menjabat Ketua Fraksi PKS di Dewan Perwakilan Rakyat, Ahmad Heryawan menjabat Gubernur Jawa Barat dan Anis menjabat Presiden PKS. Nantinya, tiga orang itu bakal disiapkan tim pendamping oleh Lembaga Penyiapan dan Penokohan Kader PKS.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sengketa Pilpres 2024 Diputuskan Besok, Mungkinkah Prabowo Hadir Langsung ke MK?
Baca SelengkapnyaAturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaBasuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Arsul tidak akan ikut mengambil keputusan atau menangani sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaSurya Paloh menilai pentingnya menjaga komunikasi dengan partai politik lain setelah pemilu.
Baca Selengkapnya5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
Baca SelengkapnyaMuhadjir menduga potensi pelanggaran tersebut berhubungan dengan preferensi ASN terhadap kontestan pilihannya.
Baca SelengkapnyaSurat suara untuk Capres Cawapres juga turut dibakar
Baca SelengkapnyaKelompok ini dianggap tidak masuk kategori penerima THR.
Baca Selengkapnya