Follow
Ngotot revisi UU KPK, Sekjen PDIP klaim perjuangkan kebenaran
Merdeka.com - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya sama sekali tidak ada niatan untuk membubarkan KPK. PDIP paling kencang mengusulkan revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.
"PDIP tidak mau membubarkan KPK tapi penyakit korupsi yang akan kami bubarkan," kata Hasto di DPP PDIP, Minggu (11/10).
Hasto menilai mendukung revisi UU KPK sebuah perjuangan. Dia yakin revisi UU KPK baik untuk kepentingan pemberantasan korupsi ke depan.
"Ini semua masih rancangan. Kami percaya ada sebuah kebenaran yang kami perjuangkan ada idealisme yang kita perjuangkan," lanjutnya.
Hasto membeberkan pemikiran partainya sejalan dengan pemikiran Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki yang ingin adanya penyesuaian di tubuh KPK.
"Kami sejalan dengan JK dan Taufiequrachman Ruki. Penguatan bukan pada kelembagaan tapi ke seluruh lembaga," tandasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hasto kemudian juga menyoroti beberapa problematika yang hulunya pada saat pencoblosan 14 Februari lalu pada sistem Sirekap KPU.
Baca Selengkapnya
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca Selengkapnya
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca Selengkapnya
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai ada kemiripan antara Soeharto dan Joko Widodo (Jokowi) dalam upaya mempertahankan kepemimpinan lewat Pemilu.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca Selengkapnya
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca Selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca Selengkapnya