"Yang kami presentasikan di depan Wapres kemarin adalah totalitas anggaran yang dibutuhkan untuk pemilu 2009," kata Hafiz di kantornya Jakarta, Kamis (01/11).
Hafiz menjelaskan, usulan KPU untuk pemilu 2008 Rp18,6 triliun, sedangkan perkiraan anggaran yang dibutuhkan tahun 2009 Rp29,3 triliun, sehingga kalau dijumlahkan Rp48 triliun.
"Itu, untuk tiga agenda yakni pemilu legislatif, pilpres, dan pilpres putaran kedua," katanya.
Sebenarnya yang diusulkan KPU ke APBN bukan Rp48 triliun seluruhnya, tapi untuk pemilu 2008 diusulkan hanya Rp8,2 triliun dan tahun 2009 Rp14,1 triliun atau jumlahnya sekitar Rp22 triliun.
"Sisanya diharapkan masih ada kemungkinan dari APBD. Jadi, kita bukan mengusulkan Rp48 triliun," tegasnya.
Namun, Hafiz mengatakan, kemungkinan terjadinya pengurangan masih sangat terbuka begitu juga kemungkinan terjadi penambahan anggaran.
Mengenai perbandingan dengan tahun 2004, anggaran pemilu 2003 sebesar Rp2,3 triliun dan tahun 2004 Rp4,6 triliun, totalnya Rp6,9 triliun.
"Dana itu, tidak termasuk biaya yang dikeluarkan APBD. Padahal untuk seluruh Indonesia, catatan Biro Perencanaan KPU menyebutkan, biaya yang dikeluarkan APBD tahun 2003 mencapai RP16,6 triliun," katanya.
Jika dari APBN tahun 2003 sebesar Rp2,3 triliun ditambah dana APBD Rp16,6 triliun, maka biaya tahun 2003 mencapai Rp18,9 triliun.
"KPU sekarang mengusulkan anggaran untuk tahun 2008 adalah Rp18,6 triliun. Itu, berarti ada efisiensi atau penurunan dari 2003 ke 2008 sebanyak Rp377 miliar," katanya.
Sedangkan anggaran 2004 dari APBN memang Rp4,6 triliun, tapi dari APBD mencapai Rp32,3 triliun totalnya Rp36,9 triliun.
Kalau dijumlahkan biaya pemilu tahun 2003 (Rp18,9 triliun) dan tahun 2004 (Rp36,9 triliun) maka totalnya sekitar Rp55,6 triliun. Usulan KPU untuk pemilu 2008 Rp8,2 triliun dan tahun 2009 Rp14,1 triliun, dengan harapan dukungan APBD Rp10,3 triliun untuk tahun 2008 dan Rp15,2 triliun tahun 2009.
"Nah, sekarang bandingkan anggaran 2004 dan 2009, maka selisih angka sekitar Rp8 triliun terjadi penurunan. Orang hanya melihat dana pemilu dari APBN, tapi tidak membicarakan dana dari APBD, sehingga anggaran tahun 2004 terlihat kecil," katanya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta ongkos Pemilu agar ditekan seefisien mungkin. (*/lpk)
Ada apa Wiranto tampil di X Factor & serahkan hadiah pada Fatin
Rhoma bahagia dukungan nyapres semakin luas
'HT gunakan final X-Factor untuk popularitas Wiranto'
Strategi kirim warga ziarah wali antar Abah Anton pimpin Malang
Asal usul nama 'klenteng' di Indonesia
Wiranto soal Dipo: Harusnya ada komunikasi lebih etis
Gus Ipul berang dituding 'copet' partai pendukung Khofifah
Taufiq Kiemas: Rekonsiliasi dulu baru bicara pelanggaran HAM
Wiranto: Lupakan konflik politik masa lalu demi masa depan
PDIP tolak teken hasil rekapitulasi Pilgub Bali