Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat menyatakan tidak akan menyerahkan nama anggota fraksinya ke seluruh komisi dan alat kelengkapan dewan. Dia hanya akan menyerahkan nama di Badan Legislasi untuk merevisi UU No 17 Tahun 2014 tentang MD3 khususnya soal penambahan alat kelengkapan dewan dan hak DPR terkait menyatakan pendapat, angket dan interpelasi.

Pihaknya mengaku hanya mengacu pada kesepakatan yang dibuat antara KIH dan KMP. Dalam kesepakatan itu, akan ada revisi UU tentang komposisi alat kelengkapan dewan yang menambah satu kursi pimpinan.

"Fraksi NasDem akan tunduk terhadap kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan itu membentuk Baleg lebih dulu untuk bahas pasal-pasal yang dimaksud tadi. Kalau dibahas maka nama akan diberikan, yang lain akan nyusul karena ada perubahan dalam UU MD3. Setelah perubahan itu baru NasDem akan menyerahkan nama-nama lain," ujar Viktor di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/11).

Terkait dengan revisi tentang pasal hak DPR yakni interpelasi, menyatakan pendapat dan angket, Viktor tetap ingin melakukan perubahan terhadap pasal itu. Dia menjelaskan, tidak ada maksud untuk menghilangkan hak DPR, hanya cara penggunaannya yang direvisi.

"Memang tidak ada maksud menghilangkan hak, tapi cara penggunaannya yang akan kita revisi," terang dia.

KIH ingin hak DPR soal menyatakan pendapat tidak dilakukan dalam sidang komisi melainkan paripurna. Sementara dalam UU MD3, hak menyatakan pendapat bisa dilakukan di sidang komisi tanpa harus melalui paripurna.