NasDem tawarkan jatah menterinya untuk partai yang mau merapat
Merdeka.com - Adanya potensi partai pendukung Koalisi Merah Putih (KMP) merapat ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), berpotensi mendapatkan jatah kursi menteri untuk peride pemerintahan 2014-2019.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Patrice Rio Capella mengatakan, partainya tidak keberatan apabila partai dari KMP yang merapat mendapat jatah menteri. Rio menilai, posisi menteri merupakan hak Presiden terpilih.
"Kalau ada yang ditawarkan untuk menteri Pak Jokowi, itu hak prerogatif sebagai presiden. Pak Jokowi berhak mengangkat siapapun jadi menteri. Jadi mau dari kader merah putih, mau kader kuning merah, kuning biru, tidak masalah," ujar Rio di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/10).
Apabila partai KMP mendapat jatah menteri, otomatis porsi 16 kursi untuk partai politik pendukung KIH akan diperebutkan oleh lebih banyak partai. Hal ini berpotensi mengurangi jatah kursi menteri dari Partai NasDem.
Rio menolak penggunaan istilah pengurangan jatah kabinet. Dirinya menilai pembagian porsi pemerintahan lebih tepat dan Partai NasDem mengaku tidak keberatan.
"Bukan dikurangi. Tapi dibagi. Kalau kita sih siap saja untuk kepentingan bangsa," imbuh Rio.
Bahkan Rio menegaskan, NasDem siap tidak ikut serta dalam pemerintahan. Jika itu dinilai ada yang lebih kompeten dalam mensejahterakan rakyat.
"Tidak ada NasDem di kabinet juga tidak apa-apa. Bener. Asal negeri ini menjadi lebih baik. Kalau ada Nasdem disana tapi nggak jadi lebih baik, ngapain," tutupnya.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaMenggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya
Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaRespons Santai AHY saat Demokrat Dapat Banyak Nyinyiran Usai Gabung Pemerintahan Jokowi
AHY, menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMenag Minta Khatib Salat Jumat Sampaikan Pesan Pemilu Damai dan Hargai Perbedaan Pilihan Politik
Yaqut mengatakan, pemilu sebagai pesta demokrasi yang diselenggarakan lima tahun sekali sehingga dijalankan dengan penuh riang gembira.
Baca SelengkapnyaWapres Sebut Penerima Bansos Harusnya Berkurang, Cak Imin: Uang Rakyat Dikembalikan ke Rakyat
Cak Imin juga tak setuju dengan pernyataan pemberian Bansos sama saja melestarikan kemiskinan masyarakat.
Baca SelengkapnyaCurhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila
Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.
Baca Selengkapnya