Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate tak setuju dengan wacana pemberian sanksi bagi partai politik yang tak mengajukan calon di Pilkada. Dia menilai, sesungguhnya di beberapa daerah banyak partai politik yang telah mengusung calon. Namun, karena beberapa faktor, calon tersebut harus gugur karena tak memenuhi syarat sebagai bakal calon kepala daerah.

"Gagal mendaftar ada banyak alasannya bukan semata mata karena parpol, agak naif jika seolah olah hanya parpol penyebabnya. Aneh juga jika dikambinghitamkan," kata Johnny saat dihubungi merdeka.com, Jumat (7/8).

Oleh sebab itu, Anggota Komisi XI DPR ini mengatakan, apabila di waktu perpanjangan pendaftaran bakal calon kepala daerah di 7 Kabupaten/Kota masih menyisakan calon tunggal, dia menyebut sudah sepatutnya agar Pilkada ditunda ke periode Pilkada serentak selanjutnya di 2017 atau sesuai dengan aturan yang ada.

"Ikut aturan yang ada ditunda pada Pilkada 2017. Aturan jangan terlalu pragmatis yang terlalu sering dirubah, aturan harus lebih berorientasi jangka yang lebih panjang," tukasnya.

Seperti diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan pemberian sanksi terhadap partai politik yang tidak mengusung pasangan calon kepala daerah harus sesuai dengan aturan undang-undang.

Saat ini, lanjut JK, belum ada undang-undang yang mencantumkan pemberian sanksi terhadap parpol yang tidak mengusung pasangan calon.

"Ya tentu nanti (pemberian sanksi) sesuai undang-undang. Kalau sekarang tidak ada sanksinya," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/8).

Namun, lanjut JK, pencantuman sanksi baru bisa dilakukan apabila DPR melakukan Revisi terhadap Undang-undang Pilkada. Peluang revisi tersebut bisa dilakukan setelah pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama 9 Desember 2015.

"Yang dimaksud itu nanti agar DPR bisa merevisi undang-undang itu kemudian memberikan sanksi. Tapi sekarang pasti tidak, karena belum ada dasarnya," ucap JK.