NasDem tak pungut biaya buat calon kepala daerah yang maju pilkada
Merdeka.com - Ketua Dewan Pertimbangan NasDem Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa dalam pagelaran pilkada serentak partainya sama sekali tidak menggunakan mahar politik. Tidak hanya itu, dia menyatakan bahwa para kepala daerah yang ingin maju dari NasDem tidak dipungut biaya sepeserpun.
"Kita membudayakan politik tanpa mahar. Calon kepala daerah tidak dikenai pungutan biaya sepeser pun," kata Enggartiasto dalam agenda Pembukaan Rakor Persiapan Pilkada 2015 di Aula DPP NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, pada Selasa (6/7).
Namun, bila ditemukan anggota NasDem melakukan pemungutan liar, kata dia, pihaknya akan segera melakukan pemecatan kepada orang tersebut dari keanggotaan partai.
Dia pun bercerita, bahwa sempat terjadi kasus seseorang menelepon meminta duit untuk maju di pilkada. Namun dia menegaskan, hal itu sama sekali tidak berlaku di NasDem.
"Ada penelpon gelap meminta transfer uang atas nama pilkada," kata Enggartiasto menjelaskan kepada awak media.
Atas kejadian tersebut, NasDem dalam penentuan calon memberlakukan politik tanpa mahar kepada kandidat. Agar partai politik menciptakan pemimpin yang bersih dari korupsi.
"Tidak adil parpol yang berprinsip antikorupsi tapi membebani kandidat secara finansial," kata dia.
Menurut dia, NasDem berkomitmen mendapatkan calon kepala daerah yang bersih dan mampu melakukan perubahan di daerah masing-masing. Dengan begitu, akan muncul sosok pemimpin yang peduli kondisi masyarakat.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Nasdem Ungkap Jagoan Koalisi Perubahan untuk Bertarung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Nama-namanya
Koalisi Perubahan sudah mulai membahas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas yakni bakal calon yang akan diusung.
Baca SelengkapnyaRapel Kenaikan Gaji PNS Cair Hari Ini, Segini Besarannya
Pencairan kenaikan gaji PNS ini telah dikonfirmasi langsung oleh Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya
Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaPegawai Bisa Terima THR Lebih Besar dari Gaji, Ini Syarat dan Ketentuannya
Menaker Ida bilang ada perusahaan yang membayar THR lebih besar dari ketentuan.
Baca SelengkapnyaDico Ganinduto Dinilai Bangun Kendal dengan Kebijakan Populis dan Terukur
Dari sisi birokrasinya juga cukup bersih, sehingga perilaku-perilaku koruptif pejabat di Kabupaten Kendal relatif minim
Baca SelengkapnyaDitegur Pengurus karena Merokok Saat Puasa, Santri Bakar Pesantren di Sumedang
Aksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca Selengkapnya