Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

'Musyawarah mufakat lebih baik ketimbang pimpinan DPR tandingan'

'Musyawarah mufakat lebih baik ketimbang pimpinan DPR tandingan' Ferry Musyidan Baldan. ©2014 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ferry Mursyidan Baldan ikut berkomentar soal kisruh pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dia berpandangan, daripada membuat pimpinan DPR tandingan, lebih baik seluruh anggota legislatif bermufakat agar satu padu.

"Yang harus didorong agar mereka memajukan seni politik musyawarah mufakat, bayangkan semua hal bicara agenda, jam. Tiap jam untuk agenda rapat saja, jam 8-9 harus voting, jadi kering. Setuju gak raker jam 9. Cara yang lebih baik dari DPR, kembalikan lagi musyawarah mufakat," ujar Ferry di Kantor Presiden, Jakarta, kamis (30/10).

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini menambahkan, gejolak yang terjadi di DPR lumrah terjadi. Sebab, gedung parlemen tidak dimiliki perorangan dan semua orang merasa berhak menjadi bagian di dalamnya.

Dia pun yakin, dengan berkuasanya kubu Prabowo di legislatif tidak akan menghambat kebijakan-kebijakan Jokowi.

"Kalau saya lihat, teman-teman bisa diajak bicara. Intinya musyawarah mufakat," ucap Ferry penuh keyakinan.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melakukan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan. Seluruh pimpinan disapu bersih oleh para kader partai kubu Koalisi Merah Putih (KMP).

Pengesahan pimpinan komisi ini disahkan langsung oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meski tidak dihadiri oleh koalisi kubu Jokowi. Fahri menjelaskan, angka kuorum 50 plus satu diambil berdasarkan fraksi yang menyerahkan anggota komisi di paripurna.

Fahri menegaskan, seluruh fraksi sudah diundang dalam pemilihan pimpinan komisi, termasuk PPP. Akan tetapi, pada kenyataannya fraksi PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PPP tetap tidak hadir. Dari 11 komisi, hanya Komisi V dan XI yang ditunda hingga hari ini karena alasan yang belum jelas.

Kubu Jokowi lantas berencana membuat pimpinan DPR karena pimpinan sekarang dinilai mereka otoriter.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024

DPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024

Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.

Baca Selengkapnya
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu

Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.

Baca Selengkapnya
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap

DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap

DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.

Baca Selengkapnya
DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

DPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta

Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.

Baca Selengkapnya