'Musyawarah mufakat lebih baik ketimbang pimpinan DPR tandingan'
Merdeka.com - Politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem) Ferry Mursyidan Baldan ikut berkomentar soal kisruh pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan. Dia berpandangan, daripada membuat pimpinan DPR tandingan, lebih baik seluruh anggota legislatif bermufakat agar satu padu.
"Yang harus didorong agar mereka memajukan seni politik musyawarah mufakat, bayangkan semua hal bicara agenda, jam. Tiap jam untuk agenda rapat saja, jam 8-9 harus voting, jadi kering. Setuju gak raker jam 9. Cara yang lebih baik dari DPR, kembalikan lagi musyawarah mufakat," ujar Ferry di Kantor Presiden, Jakarta, kamis (30/10).
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini menambahkan, gejolak yang terjadi di DPR lumrah terjadi. Sebab, gedung parlemen tidak dimiliki perorangan dan semua orang merasa berhak menjadi bagian di dalamnya.
Dia pun yakin, dengan berkuasanya kubu Prabowo di legislatif tidak akan menghambat kebijakan-kebijakan Jokowi.
"Kalau saya lihat, teman-teman bisa diajak bicara. Intinya musyawarah mufakat," ucap Ferry penuh keyakinan.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melakukan pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan Dewan. Seluruh pimpinan disapu bersih oleh para kader partai kubu Koalisi Merah Putih (KMP).
Pengesahan pimpinan komisi ini disahkan langsung oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meski tidak dihadiri oleh koalisi kubu Jokowi. Fahri menjelaskan, angka kuorum 50 plus satu diambil berdasarkan fraksi yang menyerahkan anggota komisi di paripurna.
Fahri menegaskan, seluruh fraksi sudah diundang dalam pemilihan pimpinan komisi, termasuk PPP. Akan tetapi, pada kenyataannya fraksi PDIP, NasDem, PKB, Hanura dan PPP tetap tidak hadir. Dari 11 komisi, hanya Komisi V dan XI yang ditunda hingga hari ini karena alasan yang belum jelas.
Kubu Jokowi lantas berencana membuat pimpinan DPR karena pimpinan sekarang dinilai mereka otoriter.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.
Baca SelengkapnyaDPR dan Korlantas Ungkap Persiapan Terkini Menuju Arus Mudik Lebaran 2024
Korlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaDeretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024
Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Sidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaDPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap
DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K
Baca SelengkapnyaBuka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah
DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaPrabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca SelengkapnyaDPR Telah Terima Surpres Tentang Daerah Khusus Jakarta
Surpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnya