Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Musim pemilu, warga bisa lebih cepat dapat informasi publik

Musim pemilu, warga bisa lebih cepat dapat informasi publik Hackathon API Pemilu. ©2014 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) menerbitkan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2014 tentang standar layanan dan prosedur penyelesaian sengketa informasi pemilu. Dengan adanya Perki, ada beberapa penekanan ketentuan yakni mengenai jangka waktu pemenuhan informasi.

"Seperti jawaban atas permohonan informasi dan tanggapan atas keberatan informasi dipersingkat," ujar Ketua KIP, Abdulhamid Dipopramono di kantornya, Jakarta, Selasa (18/3).

Abdul mencontohkan, misal dari jangka waktu paling lambat 10 hari kerja untuk menjawab permohonan informasi dipersingkat menjadi dua hari kerja. Kemudian jangka waktu paling lambat 30 hari kerja untuk menanggapi keberatan informasi dipersingkat menjadi tiga hari kerja.

"Langkah tersebut dipilih dan diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi penyelenggaraan pemilu," tuturnya.

Selain itu, lanjut Abdul, Perki dibuat agar setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadwal dengan keterbatasan waktu, hak masyarakat tetap dapat dipenuhi. Selain itu, Perki juga merupakan sarana untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

"Tanpa keterbukaan informasi dalam penyelenggaraannya, mustahil pemilu dapat dikatakan sebagai pemilu yang demokrasi," katanya.

(mdk/ren)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PSI: Lanjutkan Sirekap, tapi Penyempurnaan Harus Dilakukan

PSI: Lanjutkan Sirekap, tapi Penyempurnaan Harus Dilakukan

Sirekap penting sebagai wujud keterbukaan informasi pada masyarakat.

Baca Selengkapnya
Buruh di-PHK dan THR Tidak Dibayar Jelang Lebaran, Ayo Laporkan ke Sini

Buruh di-PHK dan THR Tidak Dibayar Jelang Lebaran, Ayo Laporkan ke Sini

Layanan pengaduan itu dibuka Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Baca Selengkapnya
KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

KPU Siapkan Tim Hukum untuk Hadapi Gugatan Sengketa Pemilu 2024 di MK

Proses pendaftaran sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilaksanakan dalam jangka waktu 3x24 jam.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Ketua KPU Ajak Masyarakat Dokumentasikan Proses Pemilu di TPS

Ketua KPU Ajak Masyarakat Dokumentasikan Proses Pemilu di TPS

Masyarakat juga dapat mendokumentasikan proses penghitungan suara yang akan dilakukan sebelum TPS tutup.

Baca Selengkapnya
PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

PKS Minta Publikasi Sirekap Dihentikan, Ini Alasannya

KPU diminta tidak mempublikasikan hasil yang justru berbeda karena banyaknya temuan kesalahan.

Baca Selengkapnya
KPU dan Bawaslu Kunci Masyarakat Bisa Menerima Hasil Pemilu 2024

KPU dan Bawaslu Kunci Masyarakat Bisa Menerima Hasil Pemilu 2024

Masyarakat diyakini mampu menjaga kerukunan dan kedamaian usai pemilu

Baca Selengkapnya
KPU Ajak Perwakilan Asing Lihat Langsung Pemungutan dan Perhitugan Suara Pemilu

KPU Ajak Perwakilan Asing Lihat Langsung Pemungutan dan Perhitugan Suara Pemilu

Para peserta akan diajak KPU RI melihat langsung pemungutan dan penghitungan suara.

Baca Selengkapnya
Apa yang Dimaksud dengan Pemilu? Berikut Penjelasan Lengkapnya

Apa yang Dimaksud dengan Pemilu? Berikut Penjelasan Lengkapnya

Pemilu adalah landasan bagi pembentukan pemerintahan yang mewakili kehendak rakyat.

Baca Selengkapnya
Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Ketua KPU Ingatkan Pentingnya Mencoblos: Satu Suara Sangat Menentukan

Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.

Baca Selengkapnya