Merdeka.com - Ketua Majelis Suriah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Maimun Zubair mengeluarkan fatwa agar kubu Suryadharma Ali dan Romahurmuziy dkk melakukan islah. Adapun salah satu poin islah adalah Suryadharma Ali masih menjabat sebagai ketua umum dan Romahurmuziy tetap masih menjabat Sekjen.

Selain itu, tidak ada pemecatan dalam dan otomatis semua struktur partai kembali semula. Sedangkan untuk koalisi kembali pada titik nol dan belum ada arah kemana-kemana. Dukungan ke Prabowo dan Partai Gerindra dianggap tidak berlaku.

Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, fatwa Mbah Moen yang merupakan sesepuh PPP yang menyerukan untuk islah bakal diadopsi dan dirapatkan dalam Mukernas. Semua peserta Mukernas III PPP di Bogor bakal melakukan ijtihad politik bersama-sama untuk memasukkan fatwa Majelis Syariah PPP.

"Jadi islah tadi seruan dari ketua majelis suriah, nah seruan ini harus diadopsi, nah caranya adopsi itu yang sedang dipikirkan, bagaimana dimasukkan," ujar Suharso usai pembukaan Mukernas III PPP di Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/4).

Selain itu, pihaknya juga sedang melakukan pemulihan posisi Suryadharma Ali sebagai ketua umum yang mana sebelumnya diberhentikan sementara. Harapan Suharso, semua peserta Mukernas yang dihadiri 27 DPW PPP seluruh Indonesia bersedia dan menerima Suryadharma Ali kembali menjabat sebagai Ketua Umum PPP.

"Pemulihan posisi Pak SDA sebagai ketum tentu ada hal lain yang bisa diterima Mukernas," jelas Suharso.

Ketika ditanya apakah ada peserta Mukernas yang bakal menolak SDA kembali menjabat ketua umum partai, Suharso melempar senyum.

"Mudah-mudahan tidak terjadi (tak ada yang menolak)," tegasnya.

Menurut Suharso, posisi Plt Ketua Umum PPP yang saat ini dijabat Emron Pangkapi akan dikembalikan setelah Mukernas berembuk dan menghasilkan kesimpulan.

"Plt begitu dikembalikan, maka selesailah tugas Emron sebagai Plt ketua umum," tandasnya.

Diketahui, gonjang-ganjing dan memanasnya konflik internal PPP muncul ketika Suryadharma Ali dan Djan Faridz menghadiri kampanye terbuka Partai Gerindra di GBK, Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Keduanya dianggap menyalahi aturan partai karena telah mendukung pencapresan Prabowo Subianto secara sepihak.