Merdeka.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tidak pernah diberitahu soal larangan rangkap jabatan di pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla nanti. Bahkan, isu yang sempat bergulir di masyarakat tersebut tidak pernah dikonfirmasi, apalagi dibantah langsung oleh mantan wali kota Solo itu.

"Tidak pernah disampaikan ke saya tentang itu," kata Muhaimin kepada wartawan disela-sela acara Pembekalan Anggota DPR RI Terpilih dari PKB, di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (17/9).

Meski begitu, pria yang akrab disapa Cak Imin ini tetap meminta kadernya yang duduk di kursi menteri tetap fokus menjalankan tugasnya. Hanya saja, pria yang saat ini menjabat sebagai Menakertrans tak meminta mereka meninggalkan posisinya di PKB.

"Sikap PKB seluruh kader PKB yang diangkat pak Jokowi jadi menteri harus konsentrasi penuh jadi menteri. Soal jabatan formal bisa tetap di jabatan tetapi tidak perlu aktif," tandasnya.

Sebelumnya, Cak Imin sempat menyatakan persetujuannya soal wacana calon presiden terpilih Jokowi tentang calon menteri harus lepas jabatan dari pengurus partai. Menurut Cak Imin, calon menteri harus lepas jabatan agar kabinet dapat secara totalitas bekerja sesuai bidangnya guna memberikan pelayan kepada rakyat.

"Setuju, pada prinsipnya, siapapun yang jadi menteri harus lepas jabatan partai, tak rangkap jabatan," kata Cak Imin kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (26/8).