Moeldoko soal Jokowi dilaporkan ke Bawaslu: Kampunganlah itu!
Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko mengatakan, pelaporan Jokowi yang menggratiskan jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) di Jawa Timur, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kampungan. Laporan itu dilayangkan Forum Advokat Rantau ke Bawaslu, Selasa kemarin.
"Presiden selaku kepala pemerintahan, itu tugas pokoknya menyejahterakan rakyat. Jadi jangan dilihat sepotong-sepotong. Kampunganlah itu. Yang utuh lihatnya," ucap Moeldoko di rumah aspirasi Jokowi-Ma'ruf, Jakarta, Rabu (31/10).
Dia meminta apa yang dilakukan Jokowi bukanlah sebagai capres, tapi tugas seorang presiden yang menjabat.
"Jadi tugas presiden harus mendengar apa mau masyarakat, bukan yang lain-lain. Kalau masyarakat maunya, 'pak daerah kami orang mau investasi susah, karena ada logistik yang mahal', nah didengerin sama presiden," ungkap Moeldoko.
Sebelumnya, Forum Advokat Rantau melaporkan Jokowi karena diduga melakukan kampanye terselubung dengan cara menggunakan jabatannya sebagai presiden untuk menggratiskan tarif Jembatan Suramadu.
Beberapa bukti dibawa, yaitu beberapa artikel berita dari media online. Menurut Rubi, salah satu anggota, Jokowi diduga melanggar pasal 282 jo 306 jo 547 UU 7 tahun 2017 tentang pemilu.
"Dugaan kampanye terselubung yang diduga dilakukan Jokowi dikarenakan berpotensi merugikan peserta pemilu," ungkap Rubi.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber : Liputan6.com
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo merespons keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menaikan tunjungan pegawai Bawaslu
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi berjanji akan segera menetapkan pengganti Mahfud paling lama tiga hari.
Baca SelengkapnyaBawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaSaksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaInformasi yang beredar, Mahfud menyerahkan surat pengunduran dirinya dari Menko Polhukam di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaRencananya, Mahfud akan mengantarkan surat tersebut pada Kamis (1/2) besok.
Baca Selengkapnya