Moeldoko Balas AHY: Jadi Pemimpin Harus Kuat, Jangan Mudah Baper
Merdeka.com - Moeldoko menjawab tudingan terkait dirinya yang diduga menjadi salah satu penggerak kudeta Partai Demokrat. Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono membeberkan adanya upaya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan oleh beberapa menteri di sekitar lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Berikutnya saran saya, jadi seorang pemimpin harus jadi pemimpin yang kuat jangan mudah baper dan terombang ambing," kata Moeldoko dalam siaran telekonference, Senin (1/2).
"Kalau anak buahnya enggak boleh ke mana-mana ya diborgol saja, kalau ada kudeta itu dari dalam bukan dari luar ya begitu saja," lanjut Moeldoko.
Sementara itu, Moeldoko pun meminta agar isu tersebut tidak dikaitkan dengan pihak Istana, terlebih Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, enggak tahu apa-apa dalam hal ini, dalam isu ini. Jadi itu urusan saya Moeldoko, ini bukan selaku KSP," tegas Moeldoko.
Sebelumnya diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengendus adanya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah pihak salah satunya dari lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diketahui AHY pada sepuluh hari yang lalu dari laporan aduan para pimpinan dan kader partainya yang diduga melibatkan pihak luar atau eksternal partai dilakukan secara sistematis.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini Ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," beber AHY.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo melantik dua menteri baru pada Rabu, 21 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaBahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca SelengkapnyaMoeldoko meminta masyarakat untuk fokus pada penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) pada Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca Selengkapnya