Merdeka.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko mengakui beberapa pihak dari partai Demokrat sempat bertemu. Dia mengklaim pertemuan tersebut bertujuan untuk mendengarkan keluh kesah dari partai yang kini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Ya yasudah dengerin saja, saya sih sebenarnya prihatin dengan situasi itu dan saya bagian yang mencintai Demokrat dan muncul isu," kata Moeldoko dalam siaran telekonferensi, Senin (1/2).

Dia pun mengakui tidak hanya pihak dari partai Demokrat yang ditemui. Seluruh pihak pun ditemui oleh dirinya.

Mulai dari keluh kesah hingga berswafoto. Dia juga tidak keberatan terkait namanya dibicarakan menjadi salah satu gerakan untuk menduduki Partai Demokrat.

"Apa susahnya itulah menunjukan jenderal yang tidak mempunyai batas apapun, kalau itu yang menjadi persoalan yang digunjingkan silakan saja, saya enggak keberatan," ungkap Moeldoko.

Sebelumnya diketahui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengendus adanya gerakan perebutan paksa Partai Demokrat yang dilakukan sejumlah pihak salah satunya dari lingkungan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal tersebut diketahui AHY pada sepuluh hari yang lalu dari laporan aduan para pimpinan dan kader partainya yang diduga melibatkan pihak luar atau eksternal partai dilakukan secara sistematis.

"Gabungan dari pelaku gerakan ini Ada 5 orang terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasinya kepada Presiden Joko Widodo," beber AHY dalam siaran telekonference di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (1/2).

AHY mengatakan ajakan untuk mengambil alih untuk menggantikan ketua umum PD pun dengan berbagai cara. Mulai dari telepon hingga melakukan pertemuan langsung. Hal tersebut membuat para kader dan pimpinan menjadi tidak merasa nyaman. Dalam komunikasi mereka, pengambil alihan posisi ketua umum PD dijadikan kendaraan sebagai calon presiden pada Pemilu 2024 mendatang.