Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MKD rapat internal, bahas dugaan pelanggaran etik 3 politisi PKS

MKD rapat internal, bahas dugaan pelanggaran etik 3 politisi PKS Surahman Hidayat. ©pks-jabar.org

Merdeka.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menggelar rapat internal guna membahas sejumlah kasus etik anggota dewan, siang ini, Kamis (18/8). Salah satu yang akan dibahas mengenai pelaporan terhadap 3 Politikus PKS, Surahman Hidayat, Hidayat Nur Wahid dan Muhammad Sohibul Iman.

"Kita akan rapat internal, semua pengaduan akan dibahas bagaimana tindak lanjutnya, termasuk pengaduan yang dilaporkan Fahri Hamzah terhadap 3 kader PKS di DPR," ujar Wakil Ketua MKD Sarifuddin Suding ketika dihubungi, Kamis (18/8).

Sudding tak mau menjelaskan secara rinci tentang kasus ini. Sebab, MKD terlebih dahulu memeriksa bukti-bukti sebelum menindaklanjuti laporan yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu.

Soal mekanisme sidang kasus 3 politisi PKS ini, Sudding menilai, bisa saja dilakukan terbuka. Namun, pada prinsipnya, sidang MKD dilakukan tertutup, karena menyangkut etika.

"Prinsipnya semua sidang MKD itu tertutup, tapi kalau terlapor menginginkan agar sidang MKD terbuka dan ada kesepakatan dengan pimpinan MKD, maka sidang akan dilakukan terbuka," tambahnya.

Menyangkut sidang terbuka atau tertutup ini, MKD pernah melakukan sidang terbuka saat kasus 'Papa Minta Saham' yang membelit Setya Novanto. Padahal, terlapor Setya Novanto ingin sidang tertutup. Tapi saat itu, Ketua MKD Surahman Hidayat memutuskan untuk sidang terbuka.

Mengenai hal ini, Sudding tak mau berpolemik. Dia menyerahkan sepenuhnya pada rapat internal MKD siang ini.

"Yah liat nanti kesepakatan rapatnya yah," tegasnya.

Seperti diketahui, Fahri Hamzah melaporkan 3 politis PKS, Surahman Hidayat, Sohibul Iman dan Hidayat Nur Wahid ke MKD. Tiga orang ini diduga melakukan pelanggaran etik soal pemalsuan dokumen. Sayang, Fahri enggan menjelaskan dokumen apa yang dipalsukan.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya
Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Komisi II: Putusan DKPP soal Etik Ketua KPU Mirip MKMK, Tuai Perdebatan Publik

Ketua KPU terbukti melanggar etika saat menerima pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi

Sekjen PDIP: Pergerakan Tokoh Intelektual Cermin Buruknya Demokrasi

Mundurnya Mahfud MD dari jabatan Menko Polhukam disambut kuat oleh gerakan pro demokrasi.

Baca Selengkapnya
PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

PKS Tentukan Jadi Oposisi atau Gabung Pemerintah Setelah Hasil Pemilu Diumumkan KPU

Posisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.

Baca Selengkapnya
Hormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu

Hormati Keputusan KPU, PKS Beri Catatan dan Kritisi Proses Pemilu

Dia menilai masih banyaknya dugaan pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.

Baca Selengkapnya