Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan PDIP tentang UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Artinya, pemilihan pimpinan dan alat kelengkapan DPR dipilih oleh anggota DPR dengan sistem paket.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih merasa optimis dapat jatah pimpinan. Meskipun, sistem paket harus diajukan lima fraksi, padahal koalisinya hanya empat bersama PKB, NasDem dan Hanura.

"Kita masih optimis dengan MD3 yang dibuat sekarang masih berpeluang menempati posisi ketua DPR," ujar Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (29/9).

Effendi yakin bahwa dari enam parpol Koalisi Merah Putih akan ada satu partai yang kabur. Karena paket hanya lima, sehingga mau tidak mau satu fraksi bakal kabur.

"Bisa saja masih yang sekarang tadinya mereka 6 jadi 5 bisa saja, restruktur posisi lagi, itu akan mengganggu juga," tegas Effendi.

Menurut dia, akan ada satu parpol yang tidak terima masuk dalam paket pimpinan DPR. Dengan demikian, koalisi Jokowi-JK akan mendapatkan teman baru untuk bisa bertarung di paket pimpinan DPR.

"Sekarang lima atau enam ada di sana, kan enam bisa saja keluar satu, posisi tidak aman dia keluar. Saya tidak menyebut mana yang dimaksud, tapi bisa saja masuk satu akhirnya kelebihan kalau persis lima memang," imbuhnya.

Effendi sangat menyayangkan dengan sikap parpol yang merubah sistem proporsional ini menjadi sistem paket seperti yang tertuang dalam UU MD3.

"Dengan begini kami akan lebih sadar bahwa posisi masing-masing parpol menjadi diametral. Karena jujur saja sebenarnya kami tidak pernah melakukan ini sebagai oposisi. Tapi dengan begini kami akan bersiap diri," tutur dia.