Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali membatalkan pasal yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Kali ini, MK membatalkan pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dalam UU Pilkada.

Dalam pasal itu, tercantum aturan tentang kerabat petahana atau incumbent di dalam sebuah daerah tidak boleh mencalonkan diri di pilkada. Tujuan pasal ini sebetulnya dibuat agar incumbent tidak bisa memanfaatkan kekuasaannya untuk memenangkan saudaranya dalam pilkada atau melanggengkan (menurunkan) kekuasannya kepada keluarga, yang biasa dikenal dengan sebutan politik dinasti.

Namun MK berkata lain, dalam amar putusannya melihat bahwa pasal 7 huruf r ini mengandung diskriminatif. Di mana dalam konstitusi menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dipilih ataupun memilih dalam sebuah pemilu.

"Dengan demikian, Pasal 7 huruf r bertentangan dengan Pasal 28 j ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tampak nyata pembedaan dengan maksud untuk mencegah kelompok, atau orang tertentu untuk menggunakan hak konstitusi, hak untuk dipilih," ujar Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Lalu apa dampak dari putusan ini?