Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Minyak dunia turun, Demokrat sebut Jokowi langgar UU naikkan BBM

Minyak dunia turun, Demokrat sebut Jokowi langgar UU naikkan BBM Agus Hermanto. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Fraksi Partai Demokrat DPR menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bahkan kenaikan BBM tersebut terindikasi melanggar undang-undang.

Penasihat Fraksi Partai Demokrat DPR Agus Hermanto mengatakan, dalam UU APBN-P 2014, pemerintah berhak menaikkan harga BBM jika asumsi harga minyak dunia USD 105 per barel. Namun kenyataannya hari ini harga minyak jauh turun di bawah asumsi UU, yakni tidak lebih dari USD 80 per barel.

"Kita ketahui pemerintahan sekarang ini menaikkan BBM dalam APBN pemerintah memang tidak harus meminta izin dengan DPR, namun ada persyaratan khusus apabila harga minyak dunia naik 15 persen, naik signifikan dari USD 105 per barel. Padahal sekarang turun, bisa dibayangkan kalau kita lihat secara detail bisa saja indikasi melanggar UU," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11).

Diketahui, dalam pasal Pasal 7 ayat 1 UU APBN-P tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintahan berhak menaikkan harga BBM subsidi ketika harga asumsi ditetapkan hari itu sebesar USD 105 per barel meningkat jadi 15 persen.

Agus juga meminta agar pemerintah Jokowi-JK memberikan kompensasi sebagai dampak kenaikan BBM kepada rakyat kecil. Dia juga menyinggung capaian SBY ketika menaikkan BBM namun berikan kompensasi kepada rakyat kecil.

"Pada saat meyakinkan dana kompensasi sampai kepada rakyat kecil kena dampak, SBY jelas dengan BLSM, BSM, BOS, jaminan kesehatan. Memang betul Pak Jokowi-JK mengeluarkan 3 kartu, KIS, KIP, KKS. Tapi tiga-tiganya sebenarnya adalah meng-copy seluruhnya kebijakan SBY," tutur dia.

Agus yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR, menunggu hasil pandangan anggota fraksi soal wacana interpelasi kepada Jokowi. Jika memang sepakat, maka pihaknya langsung mengirim surat ke Jokowi untuk menjelaskan kenaikan BBM ini.

"Bila ada usulan hak bertanya dari anggota. Kalau ada, kita sampaikan ke pemerintah dan akan disampaikan pertanyaannya," tegas Agus.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi akan Kenalkan Presiden Terpilih ke Temannya, MBZ dan MBS

Jokowi akan Kenalkan Presiden Terpilih ke Temannya, MBZ dan MBS

Hal ini dikatakan Presiden Jokowi ke Menko Luhut Panjaitan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Isu Menterinya Mundur dari Kabinet: Namanya Bulan Politik

Jokowi Jawab Isu Menterinya Mundur dari Kabinet: Namanya Bulan Politik

Menurut Jokowi kabar bohong tersebut bersinggungan dengan tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya

Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM

Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tak akan Naikkan Harga BBM

Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Kita Mohon Pak Jokowi Akhiri Jabatan dengan Netral

Cak Imin: Kita Mohon Pak Jokowi Akhiri Jabatan dengan Netral

Menurut Cak Imin, ketidaknetralan dalam Pemilu akan merusak demokrasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK

Jokowi: Jangan Teriak-Teriak Curang, Kalau Ada Bukti Langsung Bawa ke Bawaslu dan MK

Jokowi berujar, jika betul ada kecurangan maka bisa melaporkan ke Bawaslu atau nantinya bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Paloh Buka-bukaan Pembicaraan Bareng Jokowi Demokrat Gabung Kabinet, Anies Tertawa

VIDEO: Paloh Buka-bukaan Pembicaraan Bareng Jokowi Demokrat Gabung Kabinet, Anies Tertawa

Paloh menyebut tidak ada pembicaraan saat itu tentang Demokrat gabung ke pemerintahan

Baca Selengkapnya