Merdeka.com - Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, menolak pilkada tidak langsung. Menurut dia pilkada tidak langsung sama saja dengan mengebiri hak politik rakyat. Selain kehilangan hak politiknya, rakyat juga akan kehilangan kontrol dalam mengawasi pilkada.

"Rakyat akan kehilangan kontrol. Saya khawatir nantinya politik uang malah akan semakin meluas saat pilkada tidak langsung," katanya, Senin (15/9).

Soal sistem itu, Haryadi melihat pilkada tidak langsung oleh DPRD belum mewakili seluruh kehendak rakyat. Lebih jauh lagi sistem tersebut juga mengesampingkan kedaulatan rakyat. Sebab, tiap anggota DPRD belum tentu mewakili suara rakyat yang memilihnya.

"Memang mereka yang memilih itu rakyat. Tapi apa iya suara mereka sama dengan suara rakyat atau punya pilihan yang sama? Perlu dilihat juga anggota dewan itu dipilih berapa orang. Saya menilai demi kedaulatan rakyat, sebaiknya pemilihan memakai sistem pilkada langsung," ujarnya.

Tim Koalisi merah putih, selain berdalih Pancasila juga pernah mengungkapkan pilkada tidak langsung akan menghemat biaya. Namun menurut Haryadi, apa yang dikatakan koalisi itu tidak berdasar fakta di lapangan.

Ia mengambil contoh Yogyakarta saat menggelar Pilkada 2011 lalu. "Buktinya saat menggelar Pilkada 2011 lalu, dana yang dihabiskan KPU Yogja tidak besar. Bahkan cenderung hemat," terangnya.

Menurut data KPU Yogya, pada pilkada lalu anggaran yang dikeluarkan sebesar Rp 6 miliar. Selama pilkada, anggaran yang digunakan mencapai Rp 4,5 miliar dan sisa Rp 1,5 miliar. Dana paling besar dari anggaran untuk pembiayaan tenaga petugas pemilihan.

Haryadi sendiri merupakan kader Partai Golkar yang dalam pemilihan wali kota kota Yogyakarta diusung oleh Partai Golkar dan PDIP. Seperti diketahui, Golkar sendiri sudah menentukan sikap mendorong pemilihan kepala daerah lewat DPRD.