Merdeka.com - Merasa kehilangan empat sampai lima kursinya di DPRD Surabaya, Jawa Timur, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menengarai adanya penggelembungan angka bilangan pembagi pemilih (BPP) di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya. Partai berlambang kepala banteng moncong putih inipun meminta KPU Jawa Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Hal ini diungkapkan Ketua PDIP Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana, kecurigaan pihaknya itu bermula ketika melakukan rekap ulang hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 dari formulir C1 yang dipegang PDIP. Mereka (PDIP) melihat ada empat hingga lima kursi yang hilang.

"Kok bisa kursi yang diraih tidak seimbang dengan suara yang kami peroleh? Kemudian kita periksa ulang formulir C1 yang kita pegang dengan rekapitulasi KPU. Ternyata kita dikerjain. Hampir semua kelurahan di Surabaya ada permainan suara," katanya curiga, Kamis (24/4).

Menurutnya, ada dua modus. Yang pertama, adalah bila BPP per kecamatan ditambah sedikit, maka suara PDIP dikurangi. Bila BPP per kecamatan ditambah banyak, suara PDIP juga diberi tambahan. "Sehingga secara persentase tetap turun," katanya.

Dia melanjutkan, di Kecamatan Krembangan misalnya, suara sah ditambah sekitar 10 ribu, namun suara PDIP dikurangi 5 ribu. "Lalu modus kedua, suara PDIP ditambah, tapi BPP ditambah banyak. Ini terjadi di Kecamatan Wonokromo. Suara PDIP ditambah 4 ribu suara, namun BPP di kecamatan itu bertambah sekitar 21 ribu.

"Memang, diakui Whisnu, pengaruhnya tidak begitu signifikan bila dilihat per kecamatan. Tapi, jika dilihat dari keseluruhan Dapil yang ada di Surabaya, hasilnya sangat mengejutkan. "Di Dapil I misalnya. versinya berbeda dengan versi KPU. Versi KPU, total suara sah ada 243.760, dengan BPP sebesar 22.160. Suara PDIP sebanyak 84.613 dan meraih 3,8 kursi yang kemudian dibulatkan menjadi empat kursi setelah ditambah sisa suara," ungkapnya.

Namun, lanjut dia, sesuai hitungan PDIP, jumlah itu berbeda. Di Dapil yang merebutkan 11 kursi itu, BPP-nya hanya sebesar 18.674. Sebab, suara sahnya berdasarkan formulir C1 adalah 205.411. "Jadi ada tambahan suara sah yang tidak jelas dari mana asalnya, sekitar 40 ribu. Tentunya, tambahan itu, tidak mungkin dari pemilih daerah lain yang hanya menggunakan KTP. Karena toh paling banter pemilih se Surabaya hanya sekitar 2 ribu orang,'' ungkap Whisnu yang juga menjabat sebagai Wakil Wali Kota Surabaya itu.

Whisnu juga mengklaim, saat pemungutan suara pada 9 April lalu, partainya mendulang 96.890 suara. Ada selisih sekitar 12 ribu suara. "Dari perhitungan internal, kami mendapat lima kursi bulat. Dan karena kami mencium ketidakberesan ini, kami berniat meminta hitung ulang ke KPU Jawa Timur terhadap perolehan suara di Surabaya."

Dan jika KPU tak mendengar protes PDIP ini, kata Whisnu, kami akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Bawaslu Jatim. ''Kami ingin dilakukan hitung ulang. Biar semua terbuka. Saya menduga ini dilakukan begitu sistematis dan halus. Sehingga kami terlambat menyadari modus-modus seperti ini," tegas dia.

Wisnu juga ingin semua Parpol ikut juga menghitung formulir C1. Sehingga tidak ada kecurangan yang terjadi. Selain itu, Whisnu mengaku juga telah menginstruksikan tim internal PDIP untuk berjaga di kelurahan. ''Karena posisi surat suara sekarang berada di kantor kelurahan. Harus diawasi betul, sehingga tidak dicoblos sendiri diam-diam,'' tandasnya.