Merdeka.com - Setelah Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Marzuki Alie menyatakan mundur sebagai calon ketua umum dan memilih mendukung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), giliran Gede Pasek Suardika yang ikut mundur, dengan alasan haknya telah 'dibegal'. Dia terpaksa mundur di Kongres IV Partai Demokrat yang digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, Jawa Timur itu.

"Saya bukan mundur sebagai calon, tapi karena terkendala syarat yang tidak masuk akal di kongres ini. Tidak ada sejarah kongres yang membuat aturan yang tidak masuk akal seperti kongres ini," kata Gede Pasek saat konferensi pers di Surabaya, Selasa (12/5).

Pasek yang didampingi Sekretaris DPP Partai Demokrat bidang Pro Rakyat dan Ketua Biro DPP Partai Demokrat, Lukman Maulana yang sama-sama di-Plt-kan, juga menegaskan, untuk bisa menyuarakan demokrasi yang sehat, butuh stok nyali yang kuat.

"Untuk berani muncul perlu stok nyali yang banyak. Yang saya cermati, katanya ada pendaftaran persyaratan ketua umum jam 12 siang, katanya juga baru satu orang yang mendaftar. Ini kan aneh, saya ikut mendaftar tapi tidak bisa karena kendala persyaratan, tidak ada secara kongres yang model seperti ini," sesalnya.

Padahal, senator asal Bali ini sangat berharap, kompetisi pemilihan ketum di tubuh Partai Demokrat bisa berlangsung indah penuh makna. Namun, kenyataannya, ia terpaksa mundur karena merasa dihambat oleh panitia kongres.

"Tapi ternyata sulit terwujud. Jadi ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan dan perlu dicermati untuk menyatakan keabsahan hasil kongres. Poin itu ada lima," ungkapnya.

Lima poin yang dianggap Gede Pasek cs harus disampaikan di antaranya, pertama, Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya adalah kongres paling lemah dalam sejarah kongres partai di Indonesia. Sebab, legalitas formal peserta masih bermasalah. Banyak Ketua DPC berstatus Plt yang menyalahi prosedur menjadi peserta kongres.

"Kedua, adanya aturan calon ketum harus mendaftar dulu ke Sterring Comitte (SC) Kongres Partai Demokrat, yang aneh dan tidak sesuai logika demokrasi. Sementara sesuai AD/ART partai, calon ketum ditentukan forum sidang kongres. Syarat pendaftaran itu, tidak ada dasar hukum, karena tata tertib kongres belum disahkan," katanya.

Ketiga, pelaksanaan kongres harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang fair, transparan, dan dengan semangat persamaan hak atas kader. Namun, tidak terjadi di Kongres IV Partai Demokrat di Surabaya. Keempat, ada kejanggalan pelaksanaan kongres dengan adanya penggalangan dukungan di atas materai untuk calon tunggal yang diinginkan, serta adanya tata tertib yang penuh rekayasa.

"Yang terakhir, saya ucapkan kepada guru politik saya, Bapak SBY, selamat atas terpilihnya sebagai ketua umum. Bagi yang tidak sepaham dengan saya, saya sampaikan maaf yang sebesar-besarnya," tandasnya.