Merdeka.com - Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno berharap dualisme yang terjadi di Golkar dan PPP segera diselesaikan kedua belah pihak sebelum Pilkada serentak yang akan digelar bulan Desember mendatang.

"Saya berharap tidak terjadi sengketa dalam pelaksanaan Pilkada serentak nanti. Bila terjadi sengketa, maka harus diselesaikan secara baik-baik tanpa menimbulkan konflik di tengah masyarakat," kata Tedjo dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pilkada serentak yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Balai Kartini, Jakarta, Senin (4/5).

Dia juga meminta semua KPUD dan kepala daerah untuk melakukan sosialisasi terhadap teknis pelaksanaan Pilkada serentak agar pelaksanaannya berjalan baik. Dengan pemangku kebijakan turun tangan pelaksanaan Pilkada serentak akan berjalan baik.

"Saya juga meminta pihak terkait baik itu KPUD maupun pemimpin daerah melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan Pilkada kepada para pemangku kebijakan agar bisa berjalan dengan baik," ujar dia.

Di tempat yang sama, Menkum HAM Yasonna Laoly menegaskan telah bersikap objektif menyikapi dua partai tersebut. Dia beralasan saat mengeluarkan SK kepengurusan bagi PPP kubu Rohamurmuziy dan Golkar kubu Agung Laksono.

Sementara untuk Golkar, kata Yasonna, keputusannya yang menetapkan Golkar kubu Agung Laksono sebagai pengurus yang sah sudah sesuai keputusan mahkamah partai Golkar. "Kepengurusan yang ditetapkan mahkamah partai bersifat mengikat," kata dia.

Dua menteri itu berharap kedua partai mampu menyelesaikan konflik sebelum pendaftaran calon kepala daerah dibuka pada tanggal 26-28 Juli.