Menkum HAM tunggu hasil Munas untuk sahkan kepengurusan Golkar

Merdeka.com - Menkum HAM Yasonna H. Laoly meminta kisruh Partai Golkar jangan disamakan dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Menurutnya, meski sama-sama menyerahkan susunan DPP ke Kemenkum HAM, namun PPP kubu Romahurmuziy menyerahkan kepengurusan hasil Muktamar. Sedangkan kubu Agung Laksono, menyerahkan kepengurusan Golkar tanpa Munas terlebih dahulu.

"Golkar kan partai besar, mereka punya pengalaman yang panjang lah dalam menyelesaikan konflik-konflik seperti ini. Kami tidak mau intervensi lebih dalam," ujar Yasonna di Istana Bogor, Jumat (28/11).

Dalam kesempatan itu, Yasonna juga membantah menolak permohonan Agung Laksono. "Bukan menolak bahasanya, ya bisa diselesaikanlah secara internal dulu. Sesuai dengan mekanismenya, lihat hasil Munasnya dulu," katanya.

Namun, jika Munas di Bali terjadi pertentangan, Yasonna akan melihat kubu mana yang memenuhi AD/ART. Jika memang sesuai AD/ART, barulah bisa disahkan kepengurusan partai berlambang beringin itu.

"Ya kami sebagai yang ditunjuk oleh UU, ya harus melakukan itu, berikan kepastian hukum, tapi itu pun tergantung kalau sudah memenuhi sesuai dengan AD/ART sah, tidak ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar yah itu kuncinya," katanya.

"Kita pasti pada azas kepastian hukum. Kita pada prinsip-prinsip itu, supaya nanti kita tidak dituduh berpihak," imbuhnya.