Merdeka.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna H. Laoly menyatakan kubu Romahurmuziy sah dalam memimpin Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal itu tertuang dalam Surat Pengesahan Pergantian Kepengurusan PPP yang telah dia tanda tangani.

"Benar, (surat) saya tandatangani pukul 12.30 WIB," ujar Yasonna di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (28/10).

Yasonna mengatakan muktamar merupakan keputusan tertinggi partai. Jika tidak puas, Yasonna menyarankan untuk menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke PTUN.

"Demi kepastian hukum, tidak puas, gugat ke pengadilan. Bayangkan ada muktamar a dan b, tetap hak semua orang, gugat ke pengadilan," kata dia.

Selanjutnya, Yasonna mengatakan pengesahan ini seharusnya dapat dilakukan oleh Amir Syamsuddin selaku Menkum HAM saat itu. Tetapi, Yasonna menyadari Amir tidak dapat mengambil keputusan lantaran masuk masa transisi.

"Saya kemarin bicara dengan Pak Amir, tapi tidak enak ambil putusan karena kan masa transisi," ungkap dia.

Yasonna kemudian mengungkapkan alasan mengapa muktamar PPP kubu Romi di Surabaya dinilai sah. Hal ini karena muktamar tersebut sudah memenuhi syarat kuorum.

Atas hal itu, Yasonna menyatakan kepengurusan PPP kubu Suryadharma Ali gugur. "Secara formal yuridis gugur," ungkap dia.