Merdeka.com - Menkum HAM sekaligus Sekretaris Setgab Koalisi Amir Syamsuddin berkomentar soal isu reshuffle yang saat ini sedang berkembang. Amir mengaku belum melakukan pertemuan dan pembicaraan khusus dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait masalah reshuffle.

"Saya kira kalau pun ada dan ditugaskan kepada saya sebagai Sekretaris Setgab, diinformasikan dan pada saat itu pula saya ditanya mungkin saya bisa menjawab. Tapi sejauh ini belum," kata Amir di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6).

Amir mengatakan memang ada larangan menteri bepergian ke luar negeri untuk membantu presiden agar lebih maksimal bekerja untuk rakyat. Namun Amir menepis larangan tersebut terkait dengan reshuffle.

"Itu agar kita lebih berkonsentrasi. Para menteri saya kira ditugaskan untuk berkonsentrasi kepada tugasnya," ujar Amir.

Amir juga menjelaskan tentang adanya agenda Rakornas Demokrat yang tak lama lagi akan dilaksanakan. Menurutnya, agenda Rakornas akan lebih membahas tentang konsolidasi. Namun demikian dia enggan berkomentar jika di dalam Rakornas nanti ada pembahasan tentang status PKS di Setgab Koalisi.

"Iya ada, lebih pada konsolidasi. Mungkin panitia Rakornasnya yang lebih mengetahui ya (pembahasan PKS)," ujarnya.

Selain itu, terkait permasalahan PKS di koalisi, menurut Amir, Setgab telah melakukan pembahasan tersebut saat rapat. Namun dalam rapat yang diselenggarakan tersebut belum bisa didapat kesimpulan.

"Selama menjadi Sekretaris Setgab, membicarakan permasalahan ini baru dua kali di rapat. Dan semua itu terjadi sebelum pemutusan APBNP dan memang nuansanya seperti itu pada saat itu (mempertahankan PKS)," tutup Amir.