Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno berkilah jika disebut melarang Partai Golkar menggelar Munas di Bali akhir November mendatang. Tedjo mengaku bukan melarang tetapi cuma mengingatkan atas berbagai pertimbangan terkait potensi terjadinya hal yang tak diinginkan jika Munas tetap dilaksanakan pada akhir November nanti.

"Jadi dalam hal ini saya mengingatkan kepada Polri dan pimpinan DPR. Saya tidak ada kewenangan untuk meminta Polri melarang atau memberhentikan Munas," kata Tedjo kepada wartawan di Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu (26/11).

Tedjo mengatakan, ada beberapa pertimbangan imbauan itu dilontarkannya. Salah satunya mengenai laporan membludaknya wisatawan yang datang ke Bali setiap menjelang akhir tahun. Dan melihat kekisruhan rapat Pleno Partai Golkar yang di gelar di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, sejak Senin-Selasa kemarin.

"Dengan dasar itulah saya mengingatkan agar Munas Golkar ditunda di gelar di Bali," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdijatno meminta pimpinan Partai Golkar untuk tidak memaksakan diri menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Bali. Dia meyakini, jika tetap dipaksakan maka akan mengancam industri pariwisata di Bali.

"Nama kita buruk itu meng-upgrade lagi namanya itu sulit, dianggap Indonesia tidak aman. Apalagi di bali, tempat wisatawan," ujar Tedjo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (25/11).

Atas alasan tersebut, dia berharap agar Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie legowo dan menunda pelaksanaan Munas. Tedjo meminta agar Munas tetap digelar pertengahan Januari di Jakarta. Tedjo juga meminta Kapolri tidak memberikan izin penyelenggaraan Munas.