Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan pemerintah kini tengah berupaya keras menyelesaikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perppu ini nantinya akan menggantikan UU Pilkada yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada sidang paripurna beberapa waktu lalu.

"Rapat ini merupakan rapat pematangan dari rapat Subuh tadi sekaligus mematangkan persiapan penerbitan Perppu itu. Kami persiapkan untuk segera diterbitkan," ungkap Gamawan usai menghadiri rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (30/9) malam.

Gamawan memastikan, Perppu ini akan selesai sebelum masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selesai pada 20 Oktober mendatang. Meski begitu, masih ada beberapa hal yang masih diperbaiki sebelum ditandatangani presiden.

"Dalam hitungan hari (akan selesai)," ucap Gamawan singkat.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku akan mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mengganti UU Pilkada. SBY mengaku akan mengajukan Perppu tersebut setelah menerima draf hasil sidang paripurna DPR pengesahan RUU Pilkada lalu.

"Saya sedang siapkan Perppu yang intinya Perppu ini saya ajukan ke DPR setelah katakan hari ini atau besok draf hasil sidang paripurna kemarin, aturan mainnya harus saya tanda tangani dan setelah tanda tangan sungguh dengar kehendak penolakan rakyat hidup tiba-tiba berubah, maka kandungan Perppu ini pilkada langsung dengan perubahan. Pada saat yang sama saya ajukan Perppunya," kata SBY di acara pertemuan seluruh kader Demokrat yang lolos sebagai anggota DPR terpilih periode 2014-2019, di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (30/9).

SBY mengaku sudah membahas pilkada melalui DPRD yang telah disahkan oleh DPR dengan Wapres Boediono. SBY mengaku baru mendengar penjelasan secara komprehensif dari Demokrat sore ini karena baru pulang dari luar negeri.