Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan rapat koordinasi (Rakor), terkait kesiapan pemerintah dalam mempersiapkan data kependudukan untuk Pemilu 2014. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi meminta agar Bawaslu dari awal sudah bisa memantau penyelenggaraan Pemilu 2014.

"Perlu kami beritahu sesuai undang-undang (UU) nomor 8 tahun 2012, bahwa kegiatan penyelenggara pemilu itu dimulai 20 bulan dari hari pemungutan suara, dan KPU sudah umumkan tanggal 9 April 2014. Jadi kalau kita hitung mundur 9 Juni yang lalu itu sudah dimulai tahap penyelenggara pemilu," ujar Gamawan Fauzi, kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (28/8).

Adapun persiapan Pemilu 2014 yang sudah bisa dipantau dari jauh hari misalnya menyangkut data kependudukan. Mulai dari DAK 2 sampai daftar pemilih tetap (DPT), harus diatur dan disepakati bersama-sama dan penjadwalannya sesuai UU no 8 tahun 2012.

"Karena ini menyangkut pemilih yang ada di dalam negeri dan juga calon pemilih yang ada di luar negeri, maka rapat ini juga dihadiri oleh wakil dari Kemenlu. Di samping tentunya yang utama adalah KPU," jelasnya.

Dalam rapat kali ini, keduanya sepakat membuat empat poin yang harus ditindaklanjuti.

"Penyerahan BAK 2 dari pemerintah dan Pemda kepada KPU, KPU provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan pada Kamis, 6 Desember 2012 dan penyerahan DP4 dilaksanakan juga hari Kamis, 7 Februari 2013. Artinya itu mendahului dari jadwal batas waktu yang ditetapkan dimana untuk DP4 lebih cepat dua hari dan untuk DAK 2 lebih cepat tiga hari," terangnya.

Kedua, Gamawan menjelaskan, agar masing-masing pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dengan mengacu UU No. 8 tahun 2012 dan penjelasan Kemendagri pada Rakor hari ini.

"Ketiga, setelah dilaksanakan penyerahan DAK 2 dan DP4 apabila KPU memerlukan bantuan dari pihak pemerintah, maka KPU mengajukan permintaan tertulis kepada pemerintah. Intinya mengenai waktu, jenis bantuan, dan fasilitas yang dibutuhkan disebutkan dalam permintaan itu," kata dia.

Keempat mengenai pemekaran kecamatan dimana hal itu merupakan kewenangan daerah sejak otonomi. Karenanya pihaknya telah menulis surat kepada daerah-daerah sejak 1 Agustus, dan Kemendagri sudah meminta moratorium pemekaran kecamatan seluruh Indonesia sejak 13 Januari 2012.

"Kemendagri juga sudah meminta kepada gubernur, bupati dan walikota untuk tidak melakukan pemekaran terhadap kelurahan dan desa. Jadi inilah empat kesepakatan dari rapat yang kita selenggarakan hari ini bersama Kementerian dalam negeri, Kementerian Luar Negeri, KPU dan Bawaslu," pungkasnya.