Merdeka.com - Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Romahurmuziy Cs, resmi dibuka di Surabaya, Jawa Timur siang tadi (15/10), sekitar pukul 14.00 WIB. Meski dianggap kontroversial, muktamar ini telah meneguhkan dugaan arah perjuangan partai berlambang Kabah itu akan merapat ke kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Pembukaan Muktamar di Gedung Empire Palace Surabaya, ditandai penabuhan perkusi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP, didampingi Plt Ketum DPP PPP Emron Pangkapi, Suharso Monoarfa (Waketum), Romahurmuziy (Sekjen) serta Ketua DPW PPP Jawa Timur, Musyafak Noer.

Menariknya, dari 12 parpol peserta Pemilu 2014 yang diundang, hanya partai-partai di KIH yang hadir di muktamar versi Romahurmuziy CS.

Kedatangan Sekjen DPP PDIP Tjahjo Kumolo, Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella, Dossy Iskandar (Sekjen Hanura), Hanif Dhakhiri (Sekjen PKB) serta perwakilan DPP Partai Kesatuan dan Persatuan Indonesia (PKPI), makin jelas arah perjuangan PPP, yang sebelumnya berada di kubu Koalisi Merah Putih (KMP).

Dalam pidatonya, Romi, sapaan akrab Romahurmuziy mengatakan dalam pemilihan pimpinan DPR, PPP masih bersama KMP. Sedangkan pada pemilihan MPR, partai Kabah itu telah berjuang untuk KIH. "Ini menunjukkan PPP itu, partai yang mampu membaca dinamika politik yang ada, sehingga kita tidak boleh kaku terhadap dinamika politik yang ada,"

kata Romi.

Selanjutnya, seperti yang dikatakan Romi, selain mendapatkan jatah kursi komisi di parlemen, PPP juga akan berupaya mendapatkan jatah kursi di pemerintahan. "Karena bangsa Indonesia ini terlalu besar untuk diurus oleh satu, dua partai saja," ucapnya.

Tak hanya Romi, Emron Pangkapi juga mengisyaratkan pihaknya membuka peluang bekerjasama dengan KIH pasca-pemilihan pimpinan MPR. Karena menurut Emron, kubu KIH lebih terbuka dengan partai-partai lain.

Sekadar diketahui, saat Pilpres 2014 lalu PPP di bawah komando Suryadharma Ali (SDA) memberikan dukungannya ke Capres Prabowo Subianto, atau berada satu bendera dengan KMP.

"Tapi semua itu terserah pada muktamar ini selaku pemilik mandat partai. Yang jelas dalam muktamar ini, kami ingin meneguhkan, PPP punya aturan main yang jelas, yakni AD/ART atau konstitusi partai sehingga tak boleh lagi hanya ditentukan satu orang," tegasnya.

Menurut Emron, kancah perpolitikan nasional, PPP tak boleh hanya menjadi penonton, tapi harus bisa berkontribusi dalam membangun bangsa menuju Baldatun Thayyibatun Warabbun Ghofur (ajaran Islam untuk menuju negeri yang subur dan makmur, adil dan aman).

"Adalah kecelakaan politik bagi PPP, jika tak mampu menempatkan kadernya di pimpinan DPR dan MPR. Tapi PPP masih memiliki peluang berkontribusi di pemerintahan. Karena itu jangan sampai peluang tersebut tidak diambil," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo mengakui pintu bergabungnya PPP di KIH masih terbuka lebar. "Namun untuk masalah kepastian itu, silakan tanyakan sendiri ke PPP. Kehadiran para partai-partai gabungan Koalisi Indonesia Hebat di sini (Muktamar PPP Surabaya) ini, memang mengisyaratkan itikad baik PPP untuk bergabung," ucap Tjahjo.

Senada dengan Tjahjo, Sekjen DPP PKB Hanif Dhakhiri juga mengapresiasi sikap politik PPP jika bergabung KIH. Sebab munculnya dua poros di parlemen saat ini, cenderung bukan membuat parlemen menjadi lebih baik.

Munculnya dua poros yang berbeda itu, hanya akan mengedepankan egoisme kepentingan kelompok bukan demi rakyat. "Marhaban bi Khudurikum bagi PPP jika mau bergabung dengan KIH," ucap politisi asal Jawa Tengah tersebut.

"Semoga Muktamar PPP di Surabaya ini mampu menghasilkan yang terbaik bagi partai. Sebab perpecahan itu sangat merugikan, PPP sudah sering mengalami masalah itu," sambung dia.

Dan pada akhirnya, dugaan atas digelarnya Muktamar VIII versi Romi Cs lebih cepat adalah untuk memburu posisi menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) makin transparan. Tudingan ini sempat dilayangkan, Wakil Ketua Umum DPP PPP kubu SDA, KH Maskur Hasyim, Selasa petang kemarin (14/10).

Dia menyebut, jika Muktamar VIII PPP dipaksakan digelar pada tanggal 15 - 18 Oktober, atau sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK) pada tanggal 20 Oktober nanti, kubu Romi terkesan 'kebelet' menyodorkan nama-nama kader yang bisa direkomendasi menjadi menteri.

Padahal kata dia, sesuai AD/ART partai, muktamar bisa digelar satu tahun setelah pelantikan presiden dan wakil presiden atau pemerintahan baru terbentuk, jika tidak Muktamar VIII bisa dikatakan ilegal, karena melanggar aturan.

Sehingga, mengacu pada aturan tersebut, KH Hasyim Maskur lebih berpihak pada Muktamar versi SDA, yang digelar di Jakarta pada 23-26 Oktober.

"Seharusnya, kubu Romi menghormati AD/ART partai. Bukannya kebelet menyodorkan nama-nama untuk kabinet Jokowi-JK. Prinsipnya, kita ingin menyelamatkan partai. Jangan ada yang menginjak-injak AD/ART partai," cetus dia Selasa kemarin.

Namun, meski disebut ilegal dan melanggar aturan, kubu Romi menyebut Muktamar PPP yang digelarnya sah secara aturan, karena sudah memenuhi kuorum. Termasuk mendapat restu dari Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Bogor.

Sebab, meski tidak dihadiri Ketua Umum SDA, dari 1.102 undangan, yang hadir di Muktamar VIII Surabaya 821 peserta dari 25 DPW, dan 405 pengurus cabang seluruh Indonesia. "Jadi muktamar ini sudah memenuhi kuorum dan sah," tegas Romi, menjawab legalitas Muktamar yang digelar pihaknya.