Megawati: PDIP sepakat tidak ada kenaikan BBM
Merdeka.com - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan partainya secara resmi menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada 1 April mendatang. Penolakan itu akan disampaikan dalam sidang paripurna DPR.
Usai menghadiri acara pembekalan anggota F-PDIP DPR di gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3), Mega mengatakan F-PDIP mengundang ekonom yang juga mantan pengurus DPP PDIP Kwik Kian Gie untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah soal BBM.
"Kita ada 3 opsi. Pembatasan subsidi, kenaikan BBM, atau tidak kenaikan BBM," kata Mega.
Ketiga opsi itu selama tiga bulan dibahas PDIP. "Ini tadi kita putuskan Menolak pemerintah. Kita sepakat tidak ada kenaikan BBM, itulah prinsip yang kami lakukan," jelas Mega.
"Saya tidak bisa menerangkan secara rinci, nanti bisa tanya Pak Effendi Simbolon atau yang lain. Kami punya hal yang sangat rasional nanti akan dijabarkan dengan baik kalau ada sidang paripurna sebagai jawaban dari fraksi PDIP," imbuh Mega.
Bagaimana dengan BLT? "Kenaikan BBM dulu. Satu-satu dulu," tandas Mega.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meny ampaikan usai menggelar rapat internal di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenko Airlangga berjanji pemerintah tidak akan menaikkan BBM dalam waktu dekat.
Baca SelengkapnyaPertamina memutuskan untuk menahan harga jenis BBM non subsidi meski SPBU lain mulai mengerek harga sejak awal tahun ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BPS mencatat harga beras saat ini menjadi yang paling mahal sejak tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPadahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaKeputusan ini sebagaimana hasil sidang rapat kabinet paripurna pada Senin (26/2) pagi.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPertamina mempertimbangkan evaluasi harga serta kebutuhan masyarakat pada Ramadan dan Idulfitri.
Baca SelengkapnyaPertamina siap menjalankan penugasan Pemerintah tersebut, dan melalui PT Pertamina Patra Niaga sebagai Subholding Commercial & Trading
Baca Selengkapnya