Merdeka.com - Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan PDIP belum memberikan sikap terkait rencana Golkar untuk mengembalikan jabatan Ketua DPR kepada Setya Novanto. Masinton mengungkapkan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri ingin agar UU MD3 direvisi agar tidak menimbulkan polemik soal pergantian.

"Kalau Bu Mega, sejak awal menyampaikan bahwa ada yang salah dalam proses pembuatan UU MD3. Maka itu dahulu yang harus direvisi. Akar permasalahan di sana. Enggak itu. Sepanjang itu belum dibenahi problemnya akan sama. Tidak ada yang tetap," kata Masinton di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/11).

Masinton mengungkapkan salah satu poin dari UU MD3 yang harus direvisi yakni pengambilan keputusan dengan mengedepankan asas musyawarah mufakat. Ketika musyawarah tidak tercapai baru lah mekanisme voting digunakan.

"Kalau yang diinginkan PDIP konsepnya adalah mengedepankan azas musyawarah mufakat, bukan voting. Ketika tidak tercapai baru voting," jelasnya.

Anggota Komisi III DPR ini enggan berkomentar apakah rencana pengembalian jabatan Ketua DPR kepada Novanto menyalahi etika politik atau tidak. Masinton menyarankan agar melihat putusan MKD dan MK sebagai pertimbangan atas kasus yang sempat menjerat Novanto.

"Pantas tidaknya, pertama itu kita kan menggunakan azas praduga tak bersalah. Kemudian dalam MKD juga sudah ada prosesnya. Kemudian MKD juga sudah mengeluarkan surat. Pantas tidak nya diserahkan kepada publik," tegas dia.

Ditambahkannya, kader PDIP masih menunggu keputusan dari Mega atas wacana pergantian Ketua DPR itu. Para kader, lanjut dia, akan taat dan tegak lurus mengikuti keputusan Mega.

"Kalau anggota DPR itu kan di satu sisi dia wakil rakyat, dia juga petugas partai. Tentu apapun keputusan partai kalau kader selalu tegak lurus. Taat azas terhadap keputusan organisasi," pungkasnya.