Merdeka.com - Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP akhirnya secara resmi merekomendasikan untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa niatan menghidupkan kembali GBHN tersebut bukan untuk kepentingan PDIP.

"Tidak ada kepentingan bagi saya atau bagi partai saya. Apa yang saya usulkan ini untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar Megawati dalam pidato penutupan Rakernas I di JIEXPO, Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1).

Megawati berharap, semua pihak tidak menolak dengan usulan partainya untuk menghidupkan kembali GBHN tersebut. Sebab, hal itu bertujuan agar Indonesia memiliki haluan dan rencana pembangunan yang jelas sampai 50 tahun atau 100 tahun ke depan.

"Ini tawaran dari PDIP karena melihat adanya kemandekan untuk maju ke depan. Di Negara lain yang keinginan majunya itu luar biasa, semua gagasan diimplementasikan. Kita jangan maunya mandek saja," ujarnya.

Megawati menyatakan, keheranannya pula dengan keinginan partainya yang ingin GBHN kembali hidup. Banyak yang menilai apabila GBHN kembali hidup, maka Indonesia akan kembali ke orde baru. Padahal, kata Megawati, GBHN versi PDIP memiliki perbedaan dengan GBHN versi orde baru.

"Buka ruang dulu lah, diskusikan dulu lah, jangan reaktifnya mau nutup seperti itu. Bagaimana Indonesia mau maju?" ujarnya.

Berikut perbedaan antara GBHN versi PDIP dengan GBHN versi Orde Baru.

GBHN versi PDIP

- Visi misi pembangunan Indonesia untuk 50 tahun hingga 100 tahun

- Kesinambungan antara kebijakan pusat dan daerah

- Pelaksanaan program pembangunan yang sinergi di tingkat pusat maupun daerah

- Haluan negara menyangkut masalah ekonomi, politik sosial, budaya, ketetanegaraan, pertahanan, dan segala aspek kehidupan

GBHN versi Orde Lama

- Visi dan misi pembangunan Indonesia disusun dalam program Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) selama 25 tahun saja.

- Sasaran pembangunan hanya dititikberatkan pada sektor tertentu